Kesadaran Pengelola soal Keselamatan Wisata di Sumut Masih Rendah

Yudha menjelaskan jika pengelola tempat wisata harus menyediakan SOP (Standar Operasional Prosedur) masing-masing. Baik itu regulasi perjalanan, alat-alat, tali-temali, sampai adanya konsultan yang mengerti tentang mitigasi risiko.

Terkait kejadian yang baru-baru ini viral, yakni tentang jembatan kaca yang pecah di Banyumas dan menewaskan salah seorang pengunjung, Yudha turut menilai jika hal tersebut salah satunya akibat dari perencanaan tempat wisata yang tidak baik.

“Pengelola seharusnya melakukan perencanaan yang jelas. Jadi perencanaan itu harus melihat segala detail-detail. Seperti bahan-bahan baku, bagaimana ketinggiannya, keadaan geografis atau wilayahnya, dan juga cuaca. Karena ini sangat mempengaruhi material, bahan baku, dan lainnya,” kata Yudha.

Pria yang juga menjabat Ketua Ikatan Alumni Kehutanan USU ini menyayangkan tragedi jembatan kaca Banyumas. Hal tersebut ia katakan sebagai isu kelas wahid yang harus diperhatikan oleh setiap pengelola wisata.

“Harus ada try out-nya juga beberapa bulan. Try out itu gak boleh satu hari atau dua hari. Paling tidak minimal 6 bulan atau 1 tahun, karena itu pergantian musim, kan. Selaku pengelola wisata kita juga harus tahu apa saja prosedur keselamatan sekaligus uji kelayakan. Misalnya kita taruh beban 150 kg atau 200 kg, kuat tidak jembatannya? Saya kebetulan pernah ke China, jadi di sana minimal mereka ada percobaan selama 1 tahun. Mereka biarkan itu dan dites secara berkala dengan beban tertentu. Banyak tempat wisata di Indonesia sekarang, kan, lebih mengedepankan keuntungan tapi tidak dibarengi kualitas keselamatan yang baik,” ucapnya.

Simulasi dikatakan Yudha wajib dilakukan secara rutin, baik itu dengan pukulan atau dentuman. Simulasi bisa dilaksanakan dengan tingkat beban yang berbeda-beda.

“Selain simulasi, perawatan juga penting. Kita kadang melihat perawatan itu seperti bukan hal yang urgensi, padahal itu harus diperhatikan agar lebih savety, bahkan menjadi sebuah keharusan atau kewajiban dalam pengelola wisata. Seperti harus dicek paling tidak 2 minggu sekali. Monitoring dan evaluasinya juga ada. Dan jika ada dinyatakan krusial, tempat wisata itu harus ditutup sementara demi keselamatan wisatawan,” lanjut Yudha.

Tak hanya pengelola pariwisata yang harus menyediakan SOP atau prosedur keselamatan yang jelas, Yudha menilai peranan guide atau pemandu wisata juga cukup penting. Apalagi saat ini dinilai Yudha minimnya guide bersertifikasi di Sumatra Utara.

“Tempat wisata itu harus berbicara tentang keselamatan, kenyamanan, serta keamanan. Tahap yang paling penting adalah keselamatan, karena itu berhubungan dengan nyawa. Jadi itu memang paling penting dan guide memang harus punya lisensi atau sertifikasi agar lebih profesional dan bertanggungjawab, sehingga ia mengerti tentang apa yang dilakukannya,” kata Yudha.

Sudah menjadi keharusan bagi pemandu wisata untuk memiliki sertifikasi. Hal ini disebut Yudha sebagai langkah mitigasi risiko berwisata. Sebab, Guide-lah orang yang berhubungan langsung dengan wisatawan dan trek di lapangan.

“Di Sumatra Utara, pelatihan untuk guide itu sangat sedikit. Karena masih banyak yang tidak menilai hal tersebut sebagai urgensi terdepan. Namun di lapangan kenyataannya banyak orang mengenal teknik tapi mereka tidak mengenal iklim, material, bahan baku alat, dan lain-lain. Teori-teori seperti ini semuanya harus dipelajari,” bebernya.

Lebih rinci Yudha menyebutkan jika setiap guide lokal harus mengenal alat-alat savety terlebih dahulu. Bagaimana kualitasnya, kekuatannya, kekurangannya, bahannya, kadaluwarsanya, atau alat tersebut dipergunakan untuk apa dan dalam kontur yang bagaimana.

“Pola pikir pemandu wisata tidak boleh hanya mementingkan keselamatannya sendiri. Dia harus bisa berpikir lebih dari itu dalam menspesialkan wisatawan. Dan juga jangan hanya  mengedepankan prinsip egois dan untungnya saja, kalau ada wisatawan yang belum ready atau sakit, perjalanan gak boleh diteruskan,” Yudha menambahkan.

Kecelakaan dalam berwisata bagi pria yang aktif pada isu kehutanan itu merupakan tanggung jawab pengelola tempat wisata. Lebih jauh dirinya menyarankan agar pengelola telah menyiapkan asuransi kepada wisatawannya.

“Semua demi keselamatan wisatawan. Saya berharap pola wisata di Sumatra Utara memiliki pola yang seperti ini. Setiap wisata baik di pantai, di pegunungan, atau susur sungai sekali pun harus membayar asuransi, baik dia yang ekstrem berbentuk petualangan, wisata massal, atau wisata khusus,” terangnya.

Pemuda yang dahulunya aktif di organisasi pecinta alam Kompas USU ini berharap baik pihak Dinas Pariwisata atau lembaga pemerintahan terkait serius menanggapi isu keselamatan berwisata. Dirinya ingin ada suatu badan yang benar-benar suportif seperti menyediakan konsultan wisata yang menanggungjawabi sebuah area wisata.

“Ke depannya semoga tempat-tempat wisata harus punya konsultan pariwisata yang benar-benar mengerti tentang struktur dan kegiatan-kegiatan wisata di areal itu. Sumatra Utara harus menyediakan banyak tempat wisata yang mengedepankan safety prosedur dan mengikuti apa aturan-aturan mainnya. Semoga dinas terkait membangun tim seperti tim perumus di dalam tempat wisata baik itu di tingkat 0 mdpl sampai di atas gunung, itu memang seharusnya diwujudkan,” pungkasnya.