Kerap di Bawah UMR, Aulia Sebut Perlu Perda dan Perwal Soal Upah Nakes

Menurut Aulia Rachman, bila perlu dibuat perancangan pada Perda (Peraturan Daerah) ataupun Perwal (Peraturan Wali Kota) terkait upah para nakes.

"Ketetapan daripada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota terkait pendapatan. Bahkan, pendapatan daripada orang-orang profesional ini di bawah UMR (Upah Menengah Regional) bahkan UMP (Upah Menengah Provinsi). Ini harus menjadi perhatian serius bagi kita, pihak Provinsi Kota Medan harus serius. Langkah konkrit apa yang kita ambil, jangan kita bercerita tentang kualitas kalau pendapatan tidak kita perbaiki," ucap Aulia Racman.

Soal upah yang diterima nakes, Aulia Rachman mengatakan pernah sidak saat menjabat di DPRD Kota Medan dan mendapatkan nakes dengan upah Rp1,6 juta.

"Harus kita berbicara menggunakan hati nurani, langkah apa yang kita ambil agar niat dan tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita bisa mendapatkan sebuah formula yang baik," tambah Aulia.

Sementara itu, Aulia Rachman juga menilai bahwa pendapatan ataupun upah yang diterima para Nakes dibawah UMP/UMR saat ini sangat berdampak dalam profesional dan kualitas rumah sakit sehingga berimbas kepada masyarakat yang berobat.

Maka diharapkan, dengan pertemuan ini pihak yang terkait dapat fokus untuk menemukan solusi guna kesejahteraan upah para nakes.

Mengenai Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Tenaga Kesehatan, Aulia Rachman menyampaikan bahwa saat ini kota Medan sudah pada Medical Tourism. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah strategi agar dapat berbanding lurus.