Kepulauan Meranti, Kabupaten Termiskin di Provinsi Riau

27 Des 2023, 16:35 WIB

Selat Panjang, Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti (IDN Times/ IG hidayatabuumar)

Pekanbaru, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau menilai, Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini menduduki peringkat termiskin di Bumi Lancang Kuning. Hal itu berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat Provinsi Riau tahun 2023.

Dari sejumlah data yang disampaikan, diantaranya terdapat data persentase tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten/ kota Provinsi Riau. Dari data itu diketahui, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki persentase penduduk miskin dengan angka tertinggi, jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Riau.

Ada pun tingkat kemiskinan persentase Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebesar 22,98 persen. Kemudian disusul Rokan Hulu sebesar 9,72 persen, Pelalawan 8,15 persen, Kuantan Singingi 8,07 persen, Rokan Hilir dengan angka 7,07 persen, Kabupaten Kampar 7,04 persen, Bengkalis 6,32 persen dan Indragiri Hulu 6,06 persen.

Selanjutnya, persentase Kabupaten Indragiri Hilir 5,64 persen, kemudian Siak 5,23 persen, Dumai 3,21 persen, dan Kota Pekanbaru terendah angka kemiskinannya dengan angka 3,16 persen.

Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menerangkan, untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas atau garis kemiskinan.

"Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi keperluan pokok hidupnya selama satu bulan," terangnya, Senin (26/12/2023).

1. Plt Bupati Kepulauan Meranti sedih

Plt Bupati Kepulauan Meranti H Asmar (IDN Times/ IG diskominfotik_merantikab)

Menanggapi hasil persentasi BPS Provinsi Riau itu, Plt Bupati Kepulauan Meranti H Asmar mengaku sedih.

"Sedih juga kita mendengarnya," ucapnya, Rabu (27/12/2023).

Diakuinya, situasi dan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, memanv belum mampu untuk membiayai seluruh program yang telah diatensikan agar berjalan dengan maksimal.

"Memang banyak program yang kita prioritaskan dalam beberapa tahun terakhir, belum berjalan dengan maksimal. Kondisi itu dipicu oleh minimnya kemampuan keuangan daerah," akuinya.

2. Sebut pembangunan di Kepulauan Meranti menunjukan perubahan

Plt Bupati Kepulauan Meranti H Asmar (IDN Times/ IG diskominfotik_merantikab)

Meskipun begitu, orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti itu memastikan, perkembangan pembangunan mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan.

"Terutama pembangunan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit, jalan, pendidikan, dan lain-lainnya," tuturnya.

Hanya saja, dilanjutkannya, dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, tidak bisa ditopang dari beberapa aspek tersebut. Salah satu hal terpenting yang menjadi pemicu yakni, seperti stabilisasi harga pangan.

"Kondisi harga sembako Meranti misalnya, sekarang kondisinya belum stabil. Situasi itu dipicu oleh harga pangan nasional atau tidak hanya terjadi di Meranti. Apalagi kita daerah kepulauan, biaya angkut cukup mahal ketimbang di Riau daratan," ujarnya.

3. Berharap dukungan besar agar Selat Panjang menjadi daerah free trade zone

Welcome to Selat Panjang (IDN Times/ IG anaknongkrong_pku)

Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sedang melakukan serangkaian pendekatan kepada beberapa pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Riau, agar ibukota Kepulauan Meranti yakni Selat Panjang, menjadi daerah free trade zone.

Hal itu berguna agar keperluan pokok dapat dipasok dari negara tetangga, yang harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pasokan dari daratan pulau Sumatera seperti saat ini.

"Karena jarak tempuh (negara tetangga) cukup berdekatan," jelasnya.

Untuk itu, ia berharap besar mendapat dukungan dan dorongan dari seluruh pihak, agar apa yang diinginkan tersebut bisa segera terwujud.