Kemensos Akan Bangun Sekolah Rakyat di Sumut, Apa Itu Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan lebih luas dan berkualitas kepada keluarga miskin akan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Sekolah Rakyat akan memberikan layanan pendidikan gratis berkonsep asrama dengan lingkungan berkualitas.

Untuk perkembangan Sekolah Rakyat saat ini sudah ada 53 bangunan yang siap untuk dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Hampir di seluruh Provinsi ada, dari Aceh sampai Papua ada.

Bangunan SR akan menggunakan aset milik Kementerian Sosial seperti Sentra/Sentra Terpadu, Balai diklat, atau gedung-gedung yang secara fisik memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Selain menggunakan aset milik Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah juga memberikan usulan-usulan pembangunan sekolah rakyat baik berupa bangunan yang perlu direvitalisasi maupun dalam bentuk tanah dengan luas 5-10 hektare. 

Mensos meyakini sistem asrama yang akan dipakai Sekolah Rakyat bakal lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik maupun karakter siswa. Di sini, komitmen orangtua juga menjadi penentu untuk menopang pendidikan anak.  

Adapun terkait rekrutmen pengajar sekolah rakyat, Gus Ipul menjelaskan akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan dua opsi, yaitu penempatan Guru ASN atau guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu Sekolah Rakyat juga didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum serta instansi-instansi terkait termasuk Kantor Staf Presiden. Akan ada Satgas pengawasan, kita meminta bantuan oleh BPKP.

Sementara itu, untuk langkah selanjutnya setelah siswa lulus dari Sekolah Rakyat dapat menjadi langkah untuk menjalin Kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Rencananya akan ada satu SR satu kabupaten, satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas siswa mencapai 1.000 orang.

Kementerian Sosial dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini sedang mendiskusikan besaran gaji yang akan diberikan kepada guru yang mengajar di sekolah rakyat. Menurut Mensos, sudah ada beberapa angka yang dipertimbangkan.

Dia membocorkan paling sedikit para pengajar akan mendapatkan gaji setara dengan upah minimum regional (UMR).

“Saya belum berani menyebut angka, tapi sudah ada beberapa. Insyaallah akan kita sesuaikan dengan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Harapan kita lebih dari (UMR) lah ya,” ujarnya di kantor Kemensos, Salemba pada Rabu, 9 April 2025.

Mensos mengatakan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum mendapatkan penempatan menjadi prioritas utama untuk mengajar di sekolah rakyat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari skema rekrutmen yang sedang dimatangkan di lintas kementerian menjelang tahun ajaran baru 2025/2026.

Dia menyebutkan opsi pertama yang disarankan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB)  adalah guru ASN dan PPPK yang belum dapat penempatan di kabupaten/kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Kalau sudah tidak ada lagi, barulah opsi berikutnya adalah rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan guru-guru yang mengajar di sekolah rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus aparatur sipil negara (ASN).

“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (sekolah rakyat),” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers bersama Mensos di kantor Kemendikdasmen, dikutip dari keterangan resmi Kemensos.

Mu’ti mengatakan, meski tak terikat ASN, syarat bagi guru yang akan direkrut harus telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran.

Kementerian Sosial mengeklaim keberadaan Sekolah Rakyat nantinya tidak akan menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada. Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menjelaskan program pemerintah ini justru akan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.

“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” kata M. Nuh, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemensos pada Selasa, 25 Maret 2025.
 
Kemensos memastikan pemetaan daerah dilakukan dengan cermat agar Sekolah Rakyat tidak mengambil jatah sekolah lain, tetapi hadir di lokasi yang memang membutuhkan intervensi pendidikan. Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan.
 
Salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat, menurut Kemensos, adalah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Agar siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar, program matrikulasi selama satu bulan akan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menjelaskan, guru dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat akan direkrut dari daerah sekitar sekolah. Menurut dia, hal tersebut dilakukan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program.
  
Sekolah Rakyat akan memulai proses penerimaan murid dan rekrutmen tenaga pendidik pada April 2025, sebelum beroperasi pada Juli mendatang untuk tahun ajaran 2025/2026. Tenaga pendidik akan diseleksi lewat Pendidikan Profesi Guru (PPG), sementara murid akan melewati beberapa tahapan dari administratif hingga wawancara.
 
Gimana, para orangtua tertarik menyekolahkan anak di Sekolah Rakyat?