Kemenag: Negara Tak Punya Hak Menilai Agama Benar atau Salah
Banda Aceh, IDN Times - Moderasi beragama masih jadi isu penting di Indonesia, terutama buat menjaga keberagaman, toleransi, dan perdamaian di tengah masyarakat multikultural. Di era Menteri Agama, Nasaruddin Umar, istilah moderasi beragama diganti jadi beragama maslahat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Muhammad Syafaat dari Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam Kemenag dalam acara Webinar Media Gathering, Jumat (25/4/2025).
“Beragama maslahat ini jadi jilid kedua dari moderasi beragama. Fokusnya bukan cuma pada relasi antarumat beragama atau dengan pemerintah, tapi juga ke isu-isu seperti agama dan lingkungan serta agama dan kemanusiaan,” kata Syafaat.
1. Kemenag: Gak Punya Hak Tentukan Mana Agama yang Benar atau Salah
Syafaat menegaskan bahwa Kemenag tidak punya standar untuk menilai hingga menafsirkan agama tertentu benar sedangkan yang lain salah.
"Agama lain dianggap sejalan dengan negara, agama yang lain tidak, itu negara tidak memiliki hak itu," ujarnya.
Makanya, ia mengimbau media supaya gak gampang pakai istilah seperti “sesat” atau “menyimpang” dalam pemberitaan tentang keyakinan masyarakat.
Syafaat menyontohkan kejadian di Pandeglang, Banten, di mana 15 warga viral karena praktik mandi bareng yang langsung dicap sesat.
“Padahal mereka tetap salat lima waktu, puasa, hanya ada perbedaan dalam cara bersuci. Media harus cek fakta dulu sebelum menstempel ajaran,” katanya.
Ia juga menyarankan media untuk berpatokan pada KMA Nomor 332 Tahun 2023 tentang sistem deteksi dini konflik sosial keagamaan.