Medan, IDN Times – Sebanyak 1.992 rumah tidak layak huni di Sumatera Utara (Sumut) bakal segera direnovasi lewat program bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini menyasar 13 kabupaten/kota, dengan anggaran mencapai sekitar Rp30 miliar.
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Aziz Andriansyah, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan verifikasi di lapangan sebelum pelaksanaan renovasi.
Aziz menegaskan bahwa saat ini proses verifikasi terus berjalan di berbagai daerah di Sumut. "Saat ini sedang proses verifikasi ya, titik-titiknya sudah ada. Tentu ini memang masih belum semuanya ya. Tapi sudah cukup banyak, tapi belum semuanya bisa menutupi kebutuhan yang ada di Sumatera Utara," katanya usai sosialisasi Permen PKP di Medan, Selasa (16/9/2025).
Ia menambahkan, karena waktu efektif tinggal sekitar tiga bulan di akhir tahun anggaran, pemerintah pusat fokus pada target realistis.
"Kita nggak berani besar-besar takut nggak jadi kan tahun anggaran kan. Maka saat ini, 1.992 sedang dikerjakan verifikasi lapangan," jelasnya.
Rumah yang masuk program ini tersebar di Medan, Deli Serdang, Padangsidimpuan, Serdang Bedagai, Asahan, Simalungun, Langkat, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II, Wahyu Adi Satriawan, menyebut total anggaran yang disiapkan sekitar Rp30 miliar.
"Kita hitung untuk renovasi atau beda rumah itu, per unit itu Rp20 juta. Jadi intinya, semua program kita itu kan semua berdasar. Ada aturan hukum, payung hukum yang sudah disiapkan oleh pemerintah," ungkap Wahyu.
Aziz berharap proses verifikasi hingga pelaksanaan bedah rumah bisa selesai sebelum tutup tahun.
"Kita berdoa verifikasi ini berjalan dengan lancar, pembangunan berjalan dengan lancar. Sehingga sebelum tutup tahun semuanya sudah kelar. Dan ini jika semuanya sudah kelar, Bapak Presiden juga berjanji akan menambah jumlahnya nanti," jelas Aziz.
Wahyu menegaskan, program bedah rumah bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Proses verifikasi ini supaya penyampaian bantuan itu benar-benar tepat sasarannya. Sampai nanti rumah yang layak dikasih bantuan. Jadi itulah proses verifikasi. Setelah verifikasi baru kita aksi," ujarnya.