Keluarga Adelin Lis Ajukan PK, Pengamat Hukum Minta MA Beri Perhatian

Sangap yang merupakan advokat asal Sumut ini mengatakan ada beberapa kejanggalan atas kasus hukum yang menimpa Adelin. Saat itu Adelin sempat divonis bebas tahun 2007, namun akhirnya dihukum 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan setelah jaksa melakukan Kasasi. Ia dinyatakan bersalah melakukan penebangan kayu di luar blok Rencana Kerja Tahunan (RKT). Padahal lokasi penebangan itu masih dalam areal izin milik HPH/IUPHHK PT KeangNam.

Menurut Sangap, vonis terhadap Adelin Lis dengan sangkaan melakukan penebangan liar jelas keliru. Sebab yang bersangkutan adalah Direktur Keuangan yang tugasnya sebatas mengatur lalulintas keuangan dan cash flow perusahaan yang bertanggungjawab kepada Dirut perusahaan, bukan soal tebang menebang pohon atau lahan.

Sementara terhadap organ/perseorangan di tubuh perusahaan yang berhubungan dengan lahan, malah terbebas dari hukuman meski awalnya sempat menjalani pemeriksaan dengan berkas dibuat terpisah. Seperti Manajer Camp dinyatakan bebas PN Madina karena dinilai bukan perkara pidana melainkan hanya pelanggaran/sanksi administrasi saja. Begitupun Direktur Produksi/Perencanaan Washington Pane.

Sementara Dirut Oscar A Sipayung dalam proses penyidikan. Komisaris Harsono justru tidak ada penyelidikan sama sekali dan Komisaris Utama Adenan Lis yang juga abang Adelin bebas karena mendapat SP3 dari Polda Sumut.

"Inilah yang disebut akrobat hukum tadi. Sebab terhadap kasus yang sama hanya satu orang yang bertanggungjawab menjalani hukuman yakni Adelin Lis," ujar Sangap.

Sangap mengatakan soal penebangan kayu di luar blok Rencana Kerja Tahunan (RKT), juga tidak tepat. Sebab menurutnya masih dalam areal izin milik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri PT KeangNam. Selain itu diketahui juga PT KeangNam Development Indonesia adalah perusahaan berpatungan dengan BUMN PT Inhutani IV yang mendapat izin resmi, dan juga memiliki izin memiliki penebangan dari pemerintah. Hal itu pernah diakui Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban. 

"Jadi kalaupun ada kesalahan seperti amar putusan, tidak lebih daripada kesalahan administrasi," kata Sangap.

Alasan Adelin Lis sempat dinyatakan melarikan diri dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) juga menurutnya tidak tepat jadi alasan memvonisnya dengan hukuman 10 tahun bui.

"Kalau hal ini benar dijadikan sebagai alasan, justru lebih mencoreng harkat dan martabat hukum di tanah air. Sebab seseorang dinyatakan bersalah harus sesuai dengan tindak kejahatannya,dan dihukum berdasarkan pasal maupun aturan yang berlaku. Hukum di Indonesia sudah melakukan kesalahan bahkan dosa besar terhadap Adelin Lis dan juga keluarganya. Sama seperti yang pernah terjadi di era 1970-an di tanah air yang dikenal dengan kasus Sengkon-Karta, yang akhirnya terpidana dinyatakan bebas," tambahnya.

Sebelumnya keluarga Adelin Lis juga sudah buka suara atas kasus yang menjerat Adelin Lis. Adenan Lis, abang kandung Adelin Lis yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama PT KeangNam mengatakan meski adiknya sudah menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan, pihaknya hanya ingin menjelaskan kronologi sebenarnya dari kasus yang menjerat adiknya.

"Kami hanya merasa berutang penjelasan saja ke publik untuk kasus ini untuk menjelaskan kronologisnya. Meskipun adik saya sudah dihukum saat ini dengan vonis 10 tahun karena kasus illegal logging, padahal saat di Pengadilan Negeri Mandailing Natal divonis bebas murni, karena ini persoalan administratif bukan pidana. Tapi yang kami tidak mengerti kemudian dia dinyatakan bersalah saat kasasi dan ditetapkan DPO," kata Adenan kepada wartawan, 14 Juli 2023.

Usai divonis bebas pada putusan PN Mandailing Natal itu pada tahun 2007, kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 2008. Hingga akhirnya Direktur Keuangan PT Keang Nam Development ini divonis bersalah dan dihukum 10 tahun penjara.

Di kesempatan yang sama, Washington Pane yang menjabat Direktur Produksi dan Perencanaan PT KeangNam Development Indonesia menjelaskan soal dirinya sempat mengalami pemeriksaaan hingga akhirnya ditahan namun akhirnya divonis bebas.

"Diputuskan Pengadilan Negeri Madina saya bebas, karena ini bukan perkara pidana, hanya pelanggaran administrasi. Satu perkara bisa berbeda putusan yang itu jadi masalah hingga Pak Adelin jadi pesakitan. Hal ini yang membuat keluarga memertanyakan dan ingin ada proses hukum seadil-adilnya," katanya.

Hingga kini PT KeangNam Development Indonesia sudah tak lagi beroperasi karena sudah habis masa HPH-nya. Adelin yang sempat dinyatakan DPO selama bertahun-tahun pada 2021 akhirnya dipulangkan ke Indonesia dari Kedutaan RI di Singapura. Adelin juga saat ini ditahan di Rutan Tanjung Gusta.