Kelompok Tani dari Batubara Mengadu ke Kodam I/BB Soal Konflik Lahan

Sita Situmorang mewakili kelompok tani Betahamu mengatakan kepada awak media jika mereka menuntut kejelasan dari Puskopkar atas tanah yang Puskopkar janjikan. Sebab hingga sekarang mereka tidak bisa mengelola lahan taninya itu.

"Kami menunggu kepastian dari Panglima. Karena kami dari koperasi Betahamu telah bekerja sama (MoU) dengan Puskopkar. Kami sudah bayar sewa mulai dari 2021, tepatnya pada bulan Desember," kata Sita.

Massa aksi disebut Sita tidak bisa melakukan unjuk rasa di Kodam I Bukit Barisan yang merupakan wilayah militer itu. Sebab, wilayah itu merupakan tempat yang dilarang untuk seseorang melakukan aksi demonstrasi. Aturan ini telah tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

"5 orang tadi perwakilan dari kita tadi masuk ke dalam sejak jam 10.00 tadi," jelasnya.

Sita menerangkan jika lahan yang dipermasalahkan ialah HGU dari Puskopkar ataupun Kodam. Kelompok tani Betahamu disebutnya menyewa lahan tersebut dari Puskopkar sejak tanggal 20/12/2021.

"Dan kami sudah bayar sekitar Rp331,3 juta," katanya.

Meskipun sudah membayar sewa, namun sampai saat ini mereka belum diizinkan untuk mengelola lahan tani tersebut. Melainkan salah seorang penggarap tanah berinisial WS, yang juga merupakan seorang oknum pensiunan TNI.

"Sekian lama kami ditipu-tipu dari si penggarap tanah, WS. Kami hanya menunggu kepastian dari panglima makanya kami berorasi datang ke sini," terang Sita.

Pemicu konflik agraria yang terjadi di Batubara itu disebut Juru Bicara sekaligus Kuasa Hukum kelompok tani Betahamu, Maju Situmorang, adalah karena lahan sewaan mereka justru telah dikelola pihak lain. 

"Nah, dari pihak lain menyerobot tanpa diketahui Puskopkar. Sedangkan kita sudah menyewanya. Karena kita sudah kerjasama dengan pihak Puskopkar maka kita melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani, baik di sisi pembayaran, baik juga di perjanjian. Kita menuntut hak dan kewajiban kita yang sebelumnya terikat kerjasama," kata Maju Situmorang.

Penyerobot lahan yang dimaksud kelompok tani diketahui ialah seorang purnawirawan dari TNI AU, berinisial WS. 

"Selama 2021 sampai sekarang ini dikelola mereka. Sehingga kalau kita masuk ke area lahan tani, ya, keributan. Maka kita hindari pertumpahan darah itu. Maka seluruh anggota memaksakan bahwa kita harus menjumpai Pangdam untuk mengambil solusi. Dan tadi sudah diambil kesimpulannya," katanya.

Maju Situmorang mengatakan jika pihaknya telah disambut oleh Kodam I Bukit Barisan. Mereka dikatakannya telah membicarakan hal-hal yang menyangkut perjanjian koperasi kelompok tani terhadap tanah Kodam Puskopkar.

"Kenapa kita ke sini, karena waktu rapat dengan DPRD provinsi pihak dari Puskopkar atau Kodam 1 Bukit Barisan mengajak koperasi kelompok tani untuk bekerja sama atau mengikat diri dalam satu perjanjian agar saling menguntungkan. Sehingga kita dari koperasi kelompok tani mengumpulkan dana yang dihimpun dari seluruh anggota untuk kemudian dibayarkan kepada Puskopkar, termasuk pengukuran ulang di lahan tersebut telah dibayar kelompok tani," katanya.

Maju Situmorang menambahkan jika kelompok tani telah membayar tunai penyewaan lahan tersebut yang mencapai Rp331,3 juta. Namun sampai sekarang mereka justru tidak dapat mengerjakan lahan yang sudah dijanjikan oleh Puskopkar itu. 

"Maka dari pertemuan tadi dengan Kasdam, diambil lah satu langkah bahwa minggu depan akan dilakukan mapping. Dalam arti tahapan-tahapan ataupun step by step lahan tersebut tidak boleh ditanami dulu dari pihak manapun," ujarnya.

Kelompok tani berharap mereka dapat dengan segera mengelola lahan seluas 89,36 hektare itu. Sebab selama 4 musim penanaman, lahan itu justru dikelola oleh pihak lain.

"Sebelumnya pernah ada pengancaman, bahkan pembibitan kita juga tiga kali dirusak oleh pihak WS," kata Maju.

Pihak petani disebut Maju tidak mau gegabah, mereka segera melaporkan tindakan itu pada Polres Batubara.

"Kita sudah buka LP di Polres Batubara. Kasdam tadi juga menyampaikan akan melaporkan ini ke Bupati, Kapolres, Dandim, dan juga pihak terkait yang ada di sana, untuk penyelesaian lahan tersebut dan bukan main-mainan lagi," pungkasnya.

Sementara Kapendam I/BB Kolonel Inf Rico Julyanto Siagian saat dikonfirmasi IDN Times hanya menjawab singkat lewat pesan whatsapp yang dikirim. "Enggak ada unras di depan kodam bro," demikian jawaban Rico.

"Ngga jadi unras bro," tulisnya lagi.