Kekayaan Kapolda Aceh Ahmad Haydar, 10 Tahun hanya Naik Rp1,7 Miliar

Berdasarkan data yang IDN Times kutip dari situs resmi elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK atau https://elhkpn.kpk.go.id, pada Minggu (16/10/2022), Ahmad Haydar telah melakukan tiga kali pelaporan total harta kekayaan yang dimilikinya.

Laporan pertama disampaikan prajurit pati yang kini berpangkat Irjen Pol tersebut, pada pada 14 November 2007. Selanjutnya kembali melapor pada 20 Desember 2011. Terakhir, harta kekayaan dilaporkan ke LHKPN KPK pada 31 Desember 2021.

Laporan pertama dilakukan pada 14 November 2007, ketika masih menjabat Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Salatiga jajaran Polda Jawa Tengah. Total harta kekayaan Ahmad Haydar mencapai Rp1.285.624.390 atau sekitar Rp1,28 miliar yang berasal dari harta tidak bergerak, harta bergerak, dan giro serta kas lainnya.

Secara rinci, harta tidak bergerak berupa tanah serta bangunan seluas 152 m2 dan 120 m2 di Kota Jakarta Selatan, Jakarta yang berasal dari hibah perolehan tahun 2001-2007 dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp999.000.000.

Untuk harta bergerak berupa mobil Nissan X Trail 2005 yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2005 dengan nilai jual Rp180.000.000. Harta bergerak lainnya berupa batu mulia dari hasil sendiri perolehan tahun 2000-2004 dengan nilai jual Rp3.000.000. Lalu harta bergerak lainnya dari hasil sendiri perolehan tahun 2001-2007 dengan nilai Rp17.000.000.

Selanjutnya, dilaporan yang diterima LHKPN KPK tersebut Ahmad Haydar tertera memiliki sumber kekayaan giro dan setara kas lainnya berasal dari hasil sendiri dengan nilai Rp86.624.390.

Laporan itu ditandatangani di Jakarta, pada 17 Juni 2008. Mengetahui Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pencegahan Pejabat, M Syamsa Ardisasmita. Sedangkan, data diproses oleh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Muhammad Sigit.

LHKPN KPK baru menerima kembali laporan empat tahun kemudian atau tepatnya 20 Desember 2011. Kala itu, Ahmad Hayda menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat II (Kasub Dit II) Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. 

Dilaporan itu disebutkan total harta kekayaan prajurit yang kini berpangkat Irjen Pol tersebut mencapai Rp2.540.762.068 atau Rp2,54 miliar. Jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya, dalam empat tahun mengalami kenaikan Rp1.255.137.678 atau Rp1,25 miliar.

Secara rinci perubahan data baru, harta tidak bergerak berupa tanah serta bangunan seluas 152 m2 dan 120 m2 di Kota Jakarta Selatan, Jakarta, dari hibah perolehan tahun 2001-2007. Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya, NJOP Rp1.277.160.000.

Untuk harta bergerak berupa mobil Nissan X Trail 2005 yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2005 dengan nilai jual Rp180.000.000. Mobil Toyota Fortuner 2010 dari hasil sendiri perolehan tahun 2010 dengan nilai jual Rp320.000.000. Total harta bergerak sesuai perubahan data baru, Rp500.000.000.

Harta bergerak lainnya berupa batu mulia dari hasil sendiri perolehan tahun 2000-2011 dengan nilai jual Rp18.000.000. Lalu harta bergerak lainnya dari hasil sendiri perolehan tahun 2001-2011 dengan nilai Rp26.000.000. Total harta bergerak lainnya sesuai perubahan data baru, Rp44.000.000.

Sumber kekayaan berupa giro dan setara kas lainnya berasal dari hasil sendiri dengan nilai yang sebelumnya Rp86.624.390 menjadi Rp719.602.068. Total tersebut sesuai perubahan data baru.

Laporan itu ditandatangani di Jakarta, pada 29 Maret 2012. Mengetahui Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pencegahan Pejabat, Handoyo Sudradjat. Sedangkan, data diproses oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Adliansyah MN.

Laporan ketiga disampaikan pada 31 Desember 2021 atau 10 tahun setelah laporan kedua, ketika Ahmad Haydar telah menjabat sebagai Kapolda Aceh. Total harta kekayaan yang dimiliki mencapai Rp4.250.160.000 atau Rp4,25 miliar.

Kurun waktu 10 tahun dari laporan kedua, jumlah kekayaan yang dimiliki mantan Kapolres Salatiga tersebut naik Rp1.709.397.932 atau Rp1,7 miliar. Meski secara angka total kekayaan lebih tinggi, namun kenaikan harta yang dimiliki Ahmad Haydar lebih rendah dibandingkan saat laporan pertama menuju kedua.

Secara rinci perubahan data baru sesuai laporan ketiga, harta tidak bergerak berupa tanah serta bangunan seluas 152 m2 dan 120 m2 di Kota Jakarta Selatan, Jakarta, dari hibah perolehan tahun 2001 hingga dilaporkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mencapai Rp2.277.160.000. Total tersebut sesuai perubahan data paling terbaru yang diterima.

Untuk harta bergerak, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 itu melapor hanya memiliki mobil Toyota Fortuner 2010 dari hasil sendiri perolehan tahun 2010 dengan nilai jual Rp320.000.000. Total harta bergerak sesuai perubahan data terbaru menjadi, Rp320.000.000.

Di laporan ketiga, data harta bergerak lainnya tidak dirincikan secara detail. Meski demikian, kekayaan alami kenaikan dari Rp44.000.000 menjadi Rp53.000.000 sesuai perubahan data terbaru yang diterima LHKPN KPK.

Sumber kekayaan berupa giro dan setara kas lainnya berasal dari hasil sendiri dengan nilai yang sebelumnya Rp719.602.068 menjadi Rp1.600.000.000. Total tersebut sesuai perubahan data baru.

Sehubungan dengan itu, selama berkarir di kepolisian, Ahmad Haydar pernah menduduki sejumlah jabatan sejak menjadi perwira usai lulus Akpol. Di antaranya, menjadi Komandan Penjagaan Kaltim (1989), Kanit Serse Polres Balikpapan (1989), Wakasat Serse Polres Balikpapan (1992), dan Penyidik Serse Tipiter Polda Kaltim (1993).

Kemudian Penyidik Serse Ekonomi Polda Kaltim (1994), Kabag Ops Polsek Bontang (1996), Pama PTIK (1997), Penyidik Madya Narkotika Polda Kaltim (1999), Penyidik Narkotika Polri Kasat Serse Ekonomi Polda NAD (2005), Kapolres Salatiga (2007), serta Kasubbag Prodsus Bag Produk Roanalisis Bareskrim Polri 2009).

Lalu menjabat Kanit II Dit V/Tipiter Bareskrim Polri (2010), Kasubdit II Dittipidter Bareskrim Polri (2011), Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri (2012), Analis Kebijakan Madya bidang Pidter Bareskrim PolriDirreskrimsus Polda Sumut (2015), dan Wadirtipidter Bareskrim Polri (2016).

Selanjutnya, Wakapolda Jambi (2017), Kapuslabfor Bareskrim Polri (2019), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2020), dan terakhir menjabat Kapolda Aceh (2021).