Alasan Kejati Tak Tahan Pihak Citraland di Kasus Korupsi Aset PTPN I

Kasus korupsi yang terjadi di tubuh PTPN I Regional I ini dinilai Kejati Sumut merugikan negara. Perbuatan para tersangka mengakibatkan hilangnya aset negara sebesar 20 persen dari seluruh luas HGU yang telah diubah menjadi HGB.

"Dari perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) selaku perpanjangan tangan PT Citraland, itu jelas-jelas bahwa pertanggungjawaban terkait dengan lahan itu ialah tanggung jawab si pemilik lahan ataupun pemohon HGU. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab adalah PT NDP," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Mochammad Jeffry.

Disinggung soal potensi penahanan di tubuh PT Citraland, Jeffry mengungkapkan bahwa mereka hanyalah investor. Bahkan sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya mens rea dari PT Citraland.

"Sekarang ini yang perlu kita dalami juga terkait dengan keterlibatan PT Citraland. Sampai saat ini, PT Citraland ini kan sebagai investor, dan kita tidak menemukan mens rea-nya dari pihak mereka," lanjutnya.

Kasus ini tak lepas dari kesewenang-wenangan pejabat dalam penerbitan sertifikat HGB atas nama PT NDP. Sertifikat tersebut diterbitkan tanpa pemenuhan kewajiban dari PT NDP untuk menyerahkan minimal 20 persen lahan HGU yang diubah menjadi HGB kepada negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan revisi tata ruang. Jeffry mengatakan bahwa PT NDP lah yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya, bukan Citraland.

"Jadi, untuk dari pihak PT Citraland ini, mereka murni sebagai pembangun dan juga sebagai investor. Tanggung jawab mutlak terkait dengan lahan, itu ada di pihak PT NDP," bebernya.

Jeffry tak luput menyadari bahwa begitu deras kritik masyarakat yang dialamatkan kepada Kejati Sumut. Terlebih soal tidak ada satu pun pihak yang ditahan dari tubuh PT Citraland.

Jeffry menegaskan bahwa tim penyidik dalam melakukan penegakan hukum tetap objektif tanpa adanya tekanan atau pesanan dari berbagau pihak-pihak. Sekaligus mereka mengklaim tidak akan mengkriminalisasi orang-orang yang tidak bersalah.

"Jadi, sampai saat ini kami berkomitmen, penegakan hukum yang kami lakukan adalah penegakan hukum yang objektif, tidak memihak, dan tidak akan mengkriminalisasi pihak-pihak yang menurut kami beriktikad baik dan tidak juga memiliki niat jahat," klaim Jeffry.

Dari kasus korupsi ini, pihaknya sudah menerima pengembalian uang dari PT DMKR. Uang tersebut merupakan bagian dari pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus Kerja Sama Operasional (KSO) PT NDP dan PT Citraland.

"Terkait dengan pengembalian sejumlah uang Rp263 miliar yang sudah kita sita, itu nanti akan kita jadikan barang bukti di persidangan," ungkap Jeffry.

Uang tersebut sementara waktu masih dititipkan di Bank Mandiri Cabang Medan. Baginya, pemulihan hak-hak negara harus dilakukan.

"Tentunya ke depan, uang-uang ini akan kita lakukan penuntutan untuk dirampas sebagai uang pengganti terkait dengan kerugian yang sudah dilakukan oleh para tersangka yang sudah kita lakukan penahanan ini," pungkasnya.