Ke KPK, Muflihun Harap Jadi Whistleblower Kasus SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau

24 Jun 2025, 15:57 WIB

Mantan Sekwan DPRD Riau Muflihun (kiri) bersama kuasa hukumnya Ahmad Yusuf saat berada di gedung Merah Putih KPK (IDN Times/ istimewa)

Intinya sih...

Muflihun berharap menjadi whistleblower di kasus SPPD fiktif di Setwan DPRD Riau
Kerap dimintai dana oleh anggota DPRD, pejabat pemerintah hingga APH
Siap buka-bukaan dan tidak akan melarikan diri dalam proses hukum

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Pekanbaru, IDN Times - Pasca-Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menyebut inisial M sebagai calon tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau, Muflihun menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau ke Lembaga Antirasuah itu dalam rangka konsultasi seķaligus berharap dijadikan whistleblower dalam dugaan rasuah tersebut.

Kuasa hukum Muflihun, Ahmad Yusuf mengatakan, kedatangan kliennya ke KPK sebagai wujud pelaksanaan komitmen, bahwa Muflihun meminta dijadikan whistleblower dalam persoalan-persoalan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan kantor legislatif Bumi Lancang Kuning.

"Kita sama-sama menyaksikan pemberitaan yang kerap dibaca masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi seputar kasus SPPD fiktif di Sekwan Riau tahun anggaran 2020 dan 2021. Namun sayang, sejak Juni 2024 lalu hingga beberapa waktu kemarin, kami menelaah pemberitaan yang ada di media cetak serta elektronik, seakan-akan klien kami menjadi pelaku tunggal," kata Ahmad Yusuf, Selasa (24/6/2025).

Whistleblower adalah orang yang melaporkan suatu tindakan pelanggaran, kejahatan atau perilaku tidak etis yang terjadi di tempat mereka bekerja atau dalam organisasi tempat mereka berada, kepada pihak yang berwenang. Whistleblower biasanya adalah orang yang memiliki akses informasi internal mengenai pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi.

Sebelumnya, inisial M yang diumumkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau sebagai calon tersangka di dugaan korupsi SPPD fiktif Setwan DPRD Riau, dikaitkan dengan nama Muflihun. Atas hal itu, Muflihun tidak terima dan melakukan berbagai upaya untuk tidak dikaitkan dengan dugaan korupsi tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade sebelumnya mengatakan, bahwa pihaknya telah mengantongi salah satu nama tersangka dalam kasus itu. Calon tersangka yang dimaksud berinisial M. Dimana, M dalam kegiatan fiktif itu selaku Pengguna Anggaran (PA).

Untuk diketahui, BPKP Provinsi Riau telah merampungkan hasil audit kerugian negara dalam dugaan rasuah ini. Hasilnya, sebanyak Rp195.999.000.000 menjadi kerugian negara.

Dugaan korupsi itu terjadi saat Muflihun menjabat sebagai Setwan pada DPRD Provinsi Riau. Muflihun yang pernah menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru itu juga sudah beberapa kali diperiksa penyidik di Polda Riau.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menjelaskan, selama tahun 2020 dan 2021, Sekretariat DPRD Riau telah melakukan pencairan dana sebesar Rp206 miliar. Yang mana, penggunaan dana itu dimanipulasi dan tidak sesuai kegiatan dinas yang sah.

1. Sebut kerap dimintai dana oleh anggota DPRD, pejabat pemerintah hingga APH

ilustrasi minta uang (pexels.com/Karolina Grabowska)

Dalam kesempatan itu, Ahmad Yusuf menerangkan, bahwa Muflihun juga sudah menghadap ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun tujuannya yakni, konsultasi langkah pembongkaran tindak pidana korupsi dan grativikasi yang terjadi.

"Klien kami dengan beban jabatannya, kerap dimintai dana oleh beberapa anggota legislatif, pejabat pemerintah, hingga APH (Aparatur Penegak Hukum) untuk mendukung kegiatan-kegiatan mereka, seperti THR lebaran, acara-acara ulang tahun instansi, kebutuhan-kebutuhan lain yang memang tidak terdapat dalam anggaran sekretariat," terangnya.

"Sehingga klien kami mengambil dana tersebut dari kantong pribadi. Ada juga beberapa staf ataupun pegawai di lingkungan Setwan memiliki usaha seperti kos-kosan, showroom mobil, developer perumahan, bengkel kendaraan dan lain sebagainya. Mereka sering urunan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud," sambung Ahmad Yusuf.

2. Siap buka-bukaan

Ilustrasi hukum (freepik.com)

Sementara itu, Saidi Amri yang juga kuasa hukum Muflihun mengatakan, bahwa kliennya siap menjadi whistleblower sekaligus berkomitmen penuh untuk mendukung upaya penegak hukum membuka seterang-terangnya persoalan dugaan tindak pidana korupsi dan grativikasi yang terjadi.

"Bang Uun (Muflihun) kepada kami sudah mengatakan bahwa dirinya siap mendukung upaya penegak hukum untuk membuka kotak pandora yang sejak 1 tahun lalu, seakan-akan hanya ditujukan kepada dirinya seorang. Maksudnya adalah, rata-rata pemberitaan media hanya menyoroti sosok calon walikota Pekanbaru ini saja. Apakah saat itu karena musim Pilkada atau bukan, saya kira kita semua cerdas membaca tanda-tandanya," katanya.

3. Tidak akan melarikan diri

Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun saat ditemui awak media usai diperiksa penyidik di Polda Riau (IDN Times/ Fanny Rizano)

Sementara itu, Muflihun mengaku optimis dirinya akan diperlakukan secara adil dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

"Saya datang ke KPK karena ingin semuanya terang. Saya ingin rakyat tahu duduk persoalan sebenarnya. Saya tidak akan melarikan diri dari proses hukum," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, ia justru ingin meluruskan kasus hukum yang sedang dihadapinya, agar keadilan tidak hanya menjadi milik mereka yang kuat.

"Selanjutnya, setelah semua ikhtiar kami lakukan, kami Insyaallah akan ikuti seluruh proses yang akan terjadi. Semoga keadilan kami dapatkan," lanjutnya.