Kasus Korupsi di Perumda BPR Riau, Jaksa Tetapkan 9 Tersangka

Dalam kasus ini, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Korps Adhyaksa, para tersangka baik dengan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kewenangannya masing-masing, melakukan pemberian kredit kepada tersangka KH yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Yang tidak sesuai ketentuan peraturan itu seperti, pemberian kredit atas nama orang lain, agunan yang berbeda dengan nama debitur, agunan yang tidak diikatkan dengan hak tanggungan, tidak dilakukan survei terhadap pengajuan kredit dan agunan, pemberian kredit di atas nilai agunan, pemberian kredit terhadap debitur yang bermasalah, pengambilan deposito nasabah tanpa persetujuan nasabah dan tidak dilakukan pengambil alihan agunan terhadap kredit yang berkategori macet dan hapus buku," jelas Dedie. 

Terhadap pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku ini, dilanjutkan Dedie, menyebabkan kredit macet sejumlah 93 orang debitur dan hapus buku sebanyak 75 orang debitur.

"Akibat perbuatan para tersangka ini, menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp15 Miliar," lanjutnya.

Dedie menjelaskan, dalam kasus ini, para tersangka memiliki peran masing-masing. Berdasarkan data yang diterima IDN Times, ini peran masing-masing para tersangka. 

• Tersangka SA dan AB menyetujui pemberian kredit kepada debitur. Padahal diketahui bahwa pengajuan kredit tersebut tidak melalui prosedur yang berlaku. Sehingga menyebabkan kredit yang diberikan tersebut macet dan pada akhirnya terdapat pula kredit yang hapus buku

• Tersangka ZAL, KHD, SS, RRP dan THP, tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku Account Officer dalam proses pengajuan kredit serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga menyebabkan kredit yang diberikan tersebut macet dan pada akhirnya terdapat pula kredit yang hapus buku.

• Tersangka RHS melakukan pencairan atau pengambilan deposito tanpa persetujuan nasabah di Perumda BPR Indra Arta Kabupaten Inhu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Tersangka KH bekerjasama dengan Account Officer melakukan pencairan pinjaman di Perumda BPR Indra Arta Kabupaten Inhu dengan menggunakan nama orang lain.

Untuk mempercepat proses penyidikan kasus tersebut, oleh tim jaksa penyidik, melakukan tindakan penahanan badan terhadap ke 9 tersangka. Sebelum dilakukan penahanan, para tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, mereka dinyatakan sehat.

"Mereka ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas II B Rengat, Kabupaten Inhu, untuk 20 hari kedepan sesuai dengan surat perintah penahanan," tambah Dedie.

Dalam kasus ini, para tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.