Kasus Alat Swab Daur Ulang, Otak Pelaku Dijerat UU Pencucian Uang

Kabid Humas Polda Sumatra Utara Komisaris Besar Hadi Wahyudi mengatakan PM yang juga otak pelaku kasus itu juga dikenakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Begitu juga dengan M.

Dugaan soal TPPU itu pun masih didalami oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus. "Masih didalami, seperti adanya informasi kalau PM ada membangun rumah mewah di kampungnya, terus diselidiki," pungkasnya.

Dalam kasus ini polisi mengamankan begitu banyak barang bukti, mulai dari ratusan stick swab bekas dan yang baru, tabung reaktor, cairan reagen hingga uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga hasil kejahatan.

Para pelaku mendaur ulang stik swab untuk mengambil sampel cairan hidung untuk meraup keuntungan.

Bahkan mencuat kabar jika ada juga setoran kepada pihak Kimia Farma sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dengan pemeriksaan antigen di Kualanamu.

Sejak Desember 2020 hingga saat ini, para pelaku diduga sudah meraup untung hingga Rp1,8 miliar. Korbannya mencapai ribuan. Asumsinya, dalam satu hari mereka bisa memeriksa 100-200 calon penumpang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memecat seluruh anggota direksi PT Kimia Farma Diagnostika (KFD). Hal ini sebagai buntut dari kasus penggunaan antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Pemecatan tersebut merupakan respons profesional dan serius yang diambil Erick selaku pimpinan tertinggi di Kementerian BUMN. Keputusan ini diambil setelah melakukan penilaian secara serius dan berlandaskan semangat good corporate governance.

"Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang," ujar Erick dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Minggu (16/5/2021).