Kasus Aksi Anarkis di Rumah Karyawan HTI Riau, Sudah Ada 6 Tersangka

AKBP Eka menerangkan, tersangka SL diduga otak dari aksi yang berujung pembakaran. SL juga menjadi dalang dan mengumpulkan massa ke lokasi. Bahkan, dia juga ikut membakar klinik dan fasilitas perusahaan.

"Dia ikut membakar. Dia salah satu otak pelaku mengumpulkan masyarakat," terang AKBP Eka.

Dilanjutkannya, tersangka SL ternyata memiliki lahan ratusan hektare didalam konsesi PT SSL. Dimana sebelumnya, tersangka SL mendapat surat himbauan dari PT SSL untuk mengosongkan lahannya.

"Iya betul. Ini sebenarnya konflik lama ya, tapi itu lahan konsesi perusahaan. Jadi yang dilakukan perusahaan ya himbauan, mungkin kan itu SOP mereka (PT SSL). Ini konflik berkepanjangan, sudah lama," lanjut AKBP Eka.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau Muller Tampubolon menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas insiden anarkis yang menimpa keluarga karyawan PT SSL. Dikatakannya, aksi anarkis tersebut bukan murni dari petani.

"Aksi itu bukan murni aspirasi petani," kata Muller.

Lebih lanjut diterangkannya, tindakan anarkis itu membuat anak-anak dan ibu-ibu yang melihat langsung penyerangan dan penjarahan mengalami trauma.

"Karena mereka (anak-anak dan ibu-ibu) melihat saat terjadi pembakaran rumah karyawan, penjarahan seperti sepeda, sepeda motor, susu, sembako dan alat elektronik, bahkan diancam dipukuli oleh pelaku," kata Muller.

Dijelaskan Muller, aksi anarkis itu didalangi oleh oknum-oknum cukong yang telah menyerobot ratusan hektare lahan konsesi PT SSL. Indikasi kuat keterlibatan pihak luar terlihat dari penangkapan SL yang kedapatan menguasai lahan hingga 143 hektare di area konsesi.

"Bahwa para cukong inilah yang memprovokasi dan menggerakkan massa, memanfaatkan isu-isu agraria untuk kepentingan pribadi mereka," jelasnya..

Disamping itu, dirinya mengapresiasi langkah salah satu pemilik lahan bernama Chimpo yang dengan sukarela mengembalikan konsesi seluas 400 hektare kepada PT SSL.

"Tindakan ini patut dicontoh sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum dan komitmen terhadap pemulihan fungsi lahan sesuai peruntukannya," tuturnya.

Muller menerangkan lagi, bahwa pemulihan fungsi lahan sawit menjadi HTI sesuai izin yang berlaku adalah inti permasalahan yang disalahpahami. 

"Jadi PT SSL ini dituduh mencabut sawit masyarakat, padahal yang terjadi adalah pemulihan lahan milik Chimpo yang sebelumnya ditanami sawit agar kembali berfungsi sebagai konsesi HTI, sesuai dengan SK Kementerian Kehutanan Nomor SK.22/menhut-II/2007 juncto SK Penetapan Tata Batas Areal Kerja SK.276/Menlhk/sekjen/PLA.2/2020," terangnya.