Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Karut-marut Distribusi Logistik Pemilu, KPU Bikin Ragu

15 Jan 2024, 10:20 WIB

Salah satu petugas saat menunjukan surat suara yang akan dilipat, Jumat(12/1/2024).(IDN Times/Cokie Sutrisno).

Medan, IDN Times - Tak terasa 30 hari lagi Pemilu 2024 akan digelar. Tepatnya pada 14 Februari 2024 akan menjadi Hari Kasih Suara untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih.

Sejak Desember 2023 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan distribusi logistik Pemilu ke seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Namun banyak permasalahan yang timbul.

Dari mulai Kertas suara rusak, mulai dari cetakan gak lengkap, gak simetris, kusut, bahkan ada yang tertukar antar daerah. Situasi ini membuat public meragukan kinerja KPU dan Bawaslu sebagai pengawas.

Wakil Direktur Pusat Kajian pemilu dan Partai Politik (Puskapp) Universitas Sumatra Utara (USU) Fuad Perdana Ginting mengatakan proses pendistribusian surat suara merupakan proses paling vital dalam persiapan secara komprehensif untuk Pemilu 2024. Kemudian dilanjutkan dengan proses sortir dan lipat yang juga membutuhkan concern dari KPU untuk memastikan Surat Suara dalam kondisi baik untuk diserahkan nantinya ke pada para pemilih di TPS pada saat Pemilu 14 Februari 2024.

Menurutnya persoalan-persoalan yang terjadi pada tahap awal distribusi logistik dapat diasumsikan bahwa KPU sebagai penyelenggara belum bekerja sepenuh hati. Padahal sudah berulang kali melaksanakan Pemilu secara langsung seperti ini sejak tahun 2004, yang semestinya kesalahan teknis seperti tertukarnya surat suara tidak terjadi lagi.

“Asumsi tidak bekerja sepenuh hati tadi mungkin saja karena beratnya beban kerja dan mungkin juga tekanan dari banyak pihak yang diemban KPU di daerah, baik sekretariat maupun anggota komisionernya. Sehingga hal-hal teknis bisa tidak terlaksana dengan baik,” ujarnya, Minggu (14/1/2024).

Komisioner KPU RI, August Mellasz mengatakan proses distribusi logistik pemilu untuk pemilih di dalam dan luar negeri selalu diperbaharui. Menurutnya, proses pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sejauh ini masih on the track.

"Terkait dengan perkembangan perkembangan termutakhir urusan logistik pemilu segala macam. Jadi bagi kami sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, posisi untuk urusan pemilu baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih on the track," kaya August di kantor KPU RI, Minggu (14/1/2024).

Kolaborasi hyperlocalIDN Times kali ini merangkum sejumlah persoalan distribusi logistik Pemilu di beberapa daerah di Indonesia:

KPU Lebak tidak tahu ada pengiriman logistik Pemilu

Ilustrasi kotak suara pemilu (ANTARA FOTO/Rahmad)

Di Banten misalnya, kertas surat suara untuk pemilihan DPRD Banten di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebanyak 13.841 lembar kertas surat suara dinyatakan rusak.

Selain itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan pengiriman logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Banten tanpa pengawalan aparat kepolisian dan TNI. Logistik yang ditemukan tanpa pengawalan itu berupa logistik Pemilu 2024 model C Plano atau kertas penghitungan suara.

"Sekitar akhir Desember 2023, ada pengawasan dan pada saat bersamaan di gudang (logistik KPU Lebak), kami dikasih tahu bahwa ada kedatangan logistik dan di dalamnya ada formulir C1 Plano. Diantarkan satu orang sopir," kata Liah pada Kamis (4/1/2024).

Bahkan, kata Liah, selain diantar hanya oleh satu orang sopir, pihaknya juga menemukan fakta bahwa pengiriman logistik tersebut pun tak diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak.

"KPU juga nggak tahu (kalau ada pengiriman logistik). Kami juga sudah tanyakan ke Bawaslu Lebak bagaimana sopir (pengantar logistik) masuk ke situ sampai mobil ditinggalkan nyari alamat," katanya.

Namun, KPU mengklaim peristiwa tersebut disebabkan kesalahan dari penyedia logistik. Atas kelalaian itu, Liah mengaku, pihaknya telah memberikan teguran dan masukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

"Dan jika akalau ada pengiriman logistik harus disampaikan ke KPU dan Bawaslu, jangan sampai ada loss ke depan," katanya.

Di Kaltim, tiap kabupaten kota ditemukan surat suara yang cacat

Potret monitoring distribusi logistik tahap II KPU Provinsi Lampung. (Dok. KPU Lampung).

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Syarifudin Budi menjelaskan tiap kabupaten kota di Kalbar pasti ditemukan surat suara yang rusak.

“Tetap ada yang rusak, biasa itu. Gak mungkin lah kalau gak ada yang cacat, nanti kita penuhi kebutuhannya. Sejauh ini aman semua target logistik sesuai dengan jadwal, teman-teman sedang berjibaku menyortir, lipat,” jelas Budi.

Budi berharap proses pelipatan dapat berjalan dengan baik, lalu jika sudah lengkap laporan kerusakan dari kabupaten kota, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan KPU RI untuk pemenuhan kekurangan surat suara tersebut.

“Jika bicara target setidaknya H-10 seluruh logistik setiap kabupaten yang akan didistribusikan ke TPS itu semuanya dalam kondisi siap,“ ucap Budi.

Sehingga jika nantinya masih didapati ada surat suara yang rusak, maka pihaknya masih mempunyai tenggat waktu untuk melengkapi kekurangan tersebut. Sedangkan surat suara yang rusak akan segera dibakar.

Sedangkan di Kalimantan Selatan, KPU Kalsel mendapati tertukarnya surat suara untuk Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarbaru. Ini adalah surat suara untuk pemilihan legislatif DPRD kabupaten kota.

Kemudian ada juga terjadi ketidaksesuaian isi kotak surat surat suara. Itu terjadi di Kabupaten Kotabaru, di mana tulisannya untuk Kabupaten Kotabaru namun ternyata untuk Kabupaten Balangan.

“Kita juga terjadi tertukarnya surat suara dan boks surat suara yang tidak sesuai dengan isinya. Sekarang boksnya diamankan di Kotabaru untuk kemudian dikirim ke Balangan,” ujarnya.

Ribuan surat suara rusak setelah disortir

Distribusi logistik pilkada Bantul sudah sampai ke tingkat PPS.IDN Times/Daruwaskita

Kasus yang sama juga terjadi di Provinsi Lampung. 10 Ribu Surat Suara Pemilu 2024 di Lampung rusak. Sebanyak 10.520 surat suara tersebar di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung ditemukan dalam kondisi rusak. Pencatatan ini hasil rekapitulasi pengawasan tahapan logistik oleh Bawaslu Provinsi Lampung sampai dengan 10 Januari 2024.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar mengatakan, temuan puluhan ribu surat suara rusak itu dari kegiatan penyortiran dan pelipatan 26.767.918 surat suara telah dinyatakan kategori baik.

"Surat suara Pemilu 2024 dengan jumlah kebutuhan Lampung sebanyak 32.402.659. Penyortiran dan pelibatan telah dilakukan dengan kategori baik sebanyak 26.767.918, sedangkan rusak 10.520 yang tersebar di 15 kabupaten/kota," ujarnya kepada IDN Times, Jumat (12/1/2024).

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menemukan 3.817 surat suara Pemilu 2024 tidak layak pakai dalam proses sortir dan lipat di Gudang Logistik KPU di Kawasan Industri Candi Semarang. Surat suara yang tidak layak pakai tersebut merupakan surat suara DPRD Provinsi.

Ketua KPU Kota Semarang, Hendry Casandra Gultom mengatakan, tidak ada kendala selama proses distribusi hingga sortir lipat surat suara Pemilu 2024. Semua berjalan lancar dan baik.

‘’Hanya saja kami menemukan surat suara tidak layak pakai. Jadi, bahasanya bukan rusak, tapi tidak layak pakai. Jumlah surat suara yang tidak layak itu pun kecil di bawah 0,4 persen,’’ ungkapnya saat dikonfirmasi IDN Times, Kamis (11/1/2024).

Untuk diketahui, surat suara yang tidak layak pakai untuk pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang adalah milik DPRD Provinsi. Dari jumlah 1.266.357 surat suara yang tidak layak pakai sebanyak 3.817 surat suara.

“Surat suara ini tidak layak karena ada bercak tinta dan sedikit sobek. Sehingga, kami nyatakan tidak layak untuk pemungutan suara nanti. Selanjutnya, kami akan mengajukan penggantian surat suara yang tidak layak pakai tersebut,” jelas pria yang akrab disapa Nanda.

Kasus yang sama juga ditemukan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ribuan surat suara pemilu 2024 ditemukan rusak saat dilakukan penyortiran oleh petugas. Seperti di Kota Mataram, KPU setempat menyebutkan sebanyak 1.635 surat suara Pilpres dan Pileg ditemukan rusak. Kemudian di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 4.500 surat suara dan di Bima sebanyak 1.342 surat suara. Sementara saat ini masih dalam proses pelipatan.

Ketua KPU Kota Mataram M. Husni Abidin menjelaskan penyortiran surat suara untuk Pilpres dan Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kota Mataram sudah tuntas dilakukan. KPU Kota Mataram telah menerima 1,59 juta lembar surat suara untuk lima pemilihan tersebut.

Dari proses penyortiran yang dilakukan petugas sebanyak 1.635 lembar surat suara yang rusak. Ia menyebutkan untuk surat suara Pilpres yang rusak sebanyak 348 lembar, surat suara DPR RI sebanyak 112 lembar, surat suara DPD RI sebanyak 155 lembar, surat suara DPRD NTB sebanyak 900 lembar, dan surat DPRD Kota Mataram sebanyak 120 lembar.

Simpan logistik ditempat sesuai aturan untuk cegah kerusakan

Ilustrasi distribusi logistik Pemilu. (IDN Times/Daruwaskita)

Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi mengatakan untuk surat suara yang sudah diterima saat ini untuk Capres/Cawapres, Calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk surat suara calon anggota DPD saat ini masih proses pencetakan.

Shidqi menjelaskan surat suara yang datang langsung dilakukan proses penyortiran untuk mengecek apakah ada kerusakan. Misal lubang pada surat suara yang mengarah pada salah satu partai, atau calon. "Kemudian surat suara robek, rusak, kita sortir," ujar Shidqi, Kamis (11/1/2024).

Shidqi mengungkapkan, KPU DIY melakukan antisipasi mencegah kerusakan pada logistik Pemilu 2024. Gudang yang digunakan untuk penyimpanan logistik Pemilu sudah sesuai dengan dengan ketentuan KPU RI.

"Penyimpanan kita pakai palet agar tidak lembab, tutup terpal mengantisipasi percikan air, meskipun atap-atapnya sudah antisipasi kebocoran, ini juga sudah kita antisipasi. Masing-masing gudang ada CCTV, memantau keamanan, kemudian ada petugas keamanan," ungkap Shidqi.

Wakil Direktur Pusat Kajian pemilu dan Partai Politik (Puskapp) Universitas Sumatra Utara (USU) Fuad Perdana Ginting mengingatkan untuk kedepannya KPU dan Bawaslu di daerah sudah semestinya berkoordinasi dengan intens terkait arus distribusi logistik Pemilu.

Jika memang ada jadwal pengiriman logistik, setiap stakeholder harus menerima informasi yang sama. Sehingga tidak ada lagi kejadian logistik Pemilu yang sampainya bukan di gudang milik KPU.

“Nah bagaimana ini bisa terjadi? Artinya tidak ada pengawalan dari aparat dan pengawasan dari Bawaslu, dan KPU juga tidak menjalankan tugas sesuai prosedur,” ungkapnya.

“Satu hal yang kita cermati, belum ada proses yang dilakukan oleh pihak berwenang dari akibat logistik yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat bentuk atau tertukar ini. Jika saja ada teguran dari atasan masing-masing sebagai catatan, mungkin bisa menjadi shock therapy agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya lagi.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) Faisal Riza menjelaskan KPU harus profesional, sesuai regulasi dalam semua tahapan. Profesional artinya memperkuat kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa mekanisme pendistribusian logistik yang akuntabel. Sehingga tidak memberikan kesan negatif dari publil.

Selain itu harus ada evaluasi terhadap kinerja yang bermasalah sebelumnya. Kalau memang ada kekurangan personel, atau human error, seperti apa langkah selanjutnya kan bisa ditentukan atau bisa memperkuat jejaring pekerja pemilu jika dibutuhkan.

“Di sisi lain, Bawaslu juga harus terus meningkatkan upaya pengawasan dalam setiap tahapan. Cegah seminimum mungkin pelanggaran Pemilu,” jelasnya.

Tahap akhir distribusi logistik oleh KPU

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Yulianto Sudrajat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat menjelaskan progres persentase pemenuhan logistik pemilu pada tahap pertama, sudah mencapai 100 persen pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 22.00 WIB, serta Pengiriman dan penerimaan logistik ke gudang KPU kabupaten/kota juga telah mencapai 100 persen.

"Artinya untuk positioning logistik untuk tahap terdiri dari beberapa item yang saya sampaikan tersebut di atas, sudah 100 persen terpenuhi dan 100 persen terkirim di gudang-gudang KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia," terangnya.

Khusus untuk logistik tahap kedua, terdapat berbagai komponen seperti surat suara, formulir, dan sebagainya yang menjadi dasar penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk DPR, DCT DPRD Provinsi, DCT DPRD Kabupaten/Kota, serta daftar calon presiden dan wakil presiden.

Logistik tahap kedua ini melibatkan distribusi satu surat suara untuk presiden dan wakil presiden, diikuti dengan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta surat suara DPRD Kabupaten atau Kota. Baca Juga Cara Cek DPT Pemilu 2024 secara Online, Cukup Masukkan NIK Item-item selanjutnya meliputi berbagai jenis sampul kertas seperti sampul bungkus dan sampul biasa.

Selain itu, terdapat pula formulir seperti formulir plano untuk presiden dan wakil presiden, plano untuk DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Item lainnya termasuk kertas A4 PWP untuk DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya, terdapat juga alat bantu untuk tunanetra yang diperlukan untuk surat suara presiden dan wakil presiden, serta alat bantu untuk surat suara DPR/DPRD dan DPD. Item terakhir adalah daftar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta daftar calon tetap untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Untuk presentase logistik pemilu tahap kedua ini sampai tanggal 4 januari 2024, pukul 22.00 WIB produksinya sudah mencapai 85 persen. Kemudian pengirimannya mencapai 55 persen, dan sudah 30 persen terkirim sampai di gudang-gudang KPU kabupaten, kota," imbuhnya.

Ia mengungkapkan bahwa proses produksi dan pengiriman logistik untuk tahap kedua pemilu yang dijadwalkan tiba paling lambat pada tanggal 15 Januari 2023, telah mencapai semua gudang KPU di berbagai kabupaten/kota.

Distribusi dari gudang penyimpanan KPU kabupaten/kota dijadwalkan tiba paling lambat sehari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 13 Februari 2024.

Liputan ini merupakan hasil kolaborasi hyperlocals IDN Times dengan penulis: M Iqbal, Khaerul Anwar (Banten), Tama Wiguna (Lampung), Arifin Al Alamudi (Sumut), M Nasir (NTB), Anggun Puspitoningrum (Jateng), Hamdani (Kalsel), Tri Purnawati (Kaltim), Herlambang Jati Kusumo, Febriana Sintasari (DIY)