Kapal Tanker Pecah Lambung, 1.900 Ton Aspal Cemari Laut Nias Utara

Kapal itu diketahui bernama MT AASHI. Kapal ini berbendera Gabon. Kapal yang memiliki panjang 101,9 meter dan lebar 16 meter itu, saat ini dilaporkan sudah tenggelam sebagian badannya.

MT AASHI sudah berlayar dari Uni Emirat Arab (UEA) sejak 19 Januari 2023 lalu. Rencananya, kapal akan bersandar ke Padang dan Sibolga untuk membongkar muatan aspal.

Dari potret yang diterima IDN Times, ada aspal yang masih ke luar dari lambung kanan kapal bikinan 2008 itu.

“ABK-nya ada 20 orang. Sudah kita evakuasi dan ditempatkan di balai desa,” katanya.

Dari keterangan ABK, kata Syukur, kapal itu sengaja merapat ke dekat bibir pantai untuk menghindari tenggelam lebih dalam.

Pencemaran berdampak langsung kepada manusia dan biota laut di perarian itu. Kata Syukur, tumpahan aspal merusak perairan di Nias Utara. Residu aspal juga sudah mencemari pantai - pantai di sana. Aktifitas selancar oleh masyarakat juga berhenti total di sana.

Aspal yang tumpah juga mencemari kawasan konservasi penyu di sana. Jaraknya sekitar 30 KM dari titik kapal yang karam.

“Nelayan tidak bisa melaut, biota laut mati,” katanya.

Kasus karamnya kapal MT AASHI ini sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. Namun sejak pertama diketahui karam, sama sekali tidak ada tindakan dari pemerintah pusat. Pihaknya juga belum mendapat jawaban dari agen kapal soal pertanggungjawaban pencemaran.

“Sampai hari ini belum ada tindakan. Makanya kita dorong ini. Kalau dipaksa Pemda kan kami tidak punya kemampuan untuk itu. Apalagi konsekuensinya, pemilik kapal bukan dari Indonesia,” ungkapnya.

Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat (Yamantab) memberi kritik keras. Mereka menilai kelambanan pemerintah pusat dalam penanganan kapal berdampak besar kepada ekologi.

“Harusnya pemerintah mengambil langkah cepat. Sehingga bisa meminimalisir pencemaran. Bayangkan, sudah berapa banyak penyu dan biota lainnya yang menjadi korban. Tentunya dampak ekologi ini menjadi bencana bagi kehidupan masyarakat,” kata Ketua Yamantab, Damai Mendrofa.

Kelambanan pemerintah pusat justru terjadi saat isu konservasi laut dan keanekaragaman hayati terus diperjuangkan para pegiat. Lambannya penanganan pencemaran menjadi bukti bahwa pemerintah tidak berpihak pada ekologi perairan laut.

“Ini sungguh-sungguh disayangkan. Di saat kita dan para pegiat gencar melakukan upaya konservasi. Justru penanganan pemerintah sangat lamban,” pungkasnya.