Jokowi Bakal Cabut Izin Perusahaan Perusak Danau Toba? Ini Jawabannya

30 Jul 2019, 13:48 WIB

IDN Times/Prayugo Utomo

Humbang Hasundutan, IDN Times – Isu lingkungan Danau Toba santer terdengar akhir-akhir ini. Bahkan isu soal kerusakan Danau Toba memicu unjuk rasa mahasiswa, Jumat (26/7) lalu.

Mahasiswa menganggap, air Danau Toba sudah tercemar. Mereka menuduh perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sana menjadi penyebabnya. Mahasiswa menuntut pemerintah mencabut izin perusahaan. Terlebih soal Keramba Jaring Apung (KJA) yang juga menyumbang soal kerusakan di Danau Toba.

Aksi unjuk rasa sampai diwarnai anarkisme. Gerbang kantor Gubernur Sumut rusak digoyang massa yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) itu.

Lantas bagaimana pemerintah menanggapi soal kerusakan lingkungan di Danau Toba. Menyusul Rapat Terbatas yang digelar beberapa waktu lalu juga menyoal lingkungan Danau Toba.

Presiden Joko Widodo langsung angkat bicara. Karena lingkungan bagian penting dari perkembangan pariwisata Danau Toba yang menjadi destinasi super prioritas yang dicanangkan pemerintahannya.

1. Jokowi sebut bakal total urusi lingkungan Danau Toba

IDN Times/Prayugo Utomo

Jokowi turun langsung ke kawasan Danau Toba. Dia dijadwalkan melakukan kunjungan kerja dalam beberapa hari ke depan. Saat meninjau Geosite Sipinsur, Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Senin (29/7) dia mengomentari pertanyaan soal kerusakan lingkungan Danau Toba.

“Ya nanti memang perbaikan itu yang saya sampaikan. Produk bukan hanya urusan mengenai tempat wisatanya. Tapi lingkungannya juga harus kita urus total ini,” ujar Jokowi didampingi sejumlah menterinya dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

2. Pertimbangkan soal kerusakan lingkungan dan kepentingan rakyat

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo saat berkunjung ke Danau Toba beberapa waktu yang lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)

Jokowi belum memastikan apakah dia akan mencabut seluruh izin perusahaan yang beroperasi dan diduga merusak Danau Toba. Karena dia mempertimbangkan soal kepentingan rakyat.

“Saya sampaikan bisa sebagian, bisa semua. Ya dilihat dulu yang sebelah mana dibutuhkan untuk wisata dan rakyat. Kita mendapatkan 28 destinasi ini perlu waktu tidak langsung. Kita bekerja dengan sebuah rancangan rencana besarnya seperti apa. Sehingga dalam pelaksanaan itu benar-benar detail dan baik,” ujarnya.

3. Edy Rahmayadi : Gak akan mau orang datang kalau tempatnya kotor dan bau

IDN Times/Prayugo Utomo

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga turut berkomentar soal pencemaran. Saat ini, kata dia Pemprov Sumut juga fokus dalam pembenahan lingkungan di Danau Toba.

Karena, Danau Toba punya potensi yang begitu besar. Dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat Sumut.

“Lingkungan juga prioritas itu. Gak akan mau datang orang kalau tempatnya kotor dan bau. Sampah termasuk limbah yang mengganggu Danau Toba,” pungkasnya.