Jokowi Bakal Cabut Izin Perusahaan Perusak Danau Toba? Ini Jawabannya
Humbang Hasundutan, IDN Times – Isu lingkungan Danau Toba santer terdengar akhir-akhir ini. Bahkan isu soal kerusakan Danau Toba memicu unjuk rasa mahasiswa, Jumat (26/7) lalu.
Mahasiswa menganggap, air Danau Toba sudah tercemar. Mereka menuduh perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sana menjadi penyebabnya. Mahasiswa menuntut pemerintah mencabut izin perusahaan. Terlebih soal Keramba Jaring Apung (KJA) yang juga menyumbang soal kerusakan di Danau Toba.
Aksi unjuk rasa sampai diwarnai anarkisme. Gerbang kantor Gubernur Sumut rusak digoyang massa yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) itu.
Lantas bagaimana pemerintah menanggapi soal kerusakan lingkungan di Danau Toba. Menyusul Rapat Terbatas yang digelar beberapa waktu lalu juga menyoal lingkungan Danau Toba.
Presiden Joko Widodo langsung angkat bicara. Karena lingkungan bagian penting dari perkembangan pariwisata Danau Toba yang menjadi destinasi super prioritas yang dicanangkan pemerintahannya.
1. Jokowi sebut bakal total urusi lingkungan Danau Toba
Jokowi turun langsung ke kawasan Danau Toba. Dia dijadwalkan melakukan kunjungan kerja dalam beberapa hari ke depan. Saat meninjau Geosite Sipinsur, Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Senin (29/7) dia mengomentari pertanyaan soal kerusakan lingkungan Danau Toba.
“Ya nanti memang perbaikan itu yang saya sampaikan. Produk bukan hanya urusan mengenai tempat wisatanya. Tapi lingkungannya juga harus kita urus total ini,” ujar Jokowi didampingi sejumlah menterinya dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.