Jika Rempang Eco City Dibangun, Gimana Nasib Petani di 16 Kampung Tua?

Diketahui, Martahan belum lama ini bersama tujuh orang warga Rempang sempat ditahan oleh pihak kepolisian pada saat demo warga di Rempang, yang berujung terjadinya bentrokan antara warga dan aparat keamanan.

Selain diisi acara seremonial, kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan ajang para petani menyampaikan keluh kesahnya tentang perkembangan yang terjadi di Rempang.

Dalam keluh kesahnya, para pelaku usaha pertanian umumnya berharap HKTI bisa menjembatani permintaan dan harapan mereka kepada pemerintah. Intinya, harapan mereka bagaimana bisa bertani dan melanjutkan usaha pertaniannya walaupun mesti direlokasi ke tempat lain.

“Ya, kemana lagi kita mengadu dan memohon bantuan kalau bukan ke HKTI,” ujar Sri, salah seorang petani sayuran di Cate.

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Ketua HKTI Batam Gunawan Satary memastikan bahwa pihaknya sedang dan akan terus berusaha memperjuangkan nasib para anggotanya itu dengan berbagai upaya mediasi dan lobi.

"Kita akan lakukan upaya-upaya itu dengan cara yang baik dan melalui saluran yang baik,” ujarnya.

Dirinya yakin, negara akan hadir di tengah kegelisahan rakyatnya dan akan mencarikan solusi yang terbaik.

"Hanya saja semua itu perlu ruang komunikasi yang cukup baik dan intens antara rakyat dan penyelenggara Negara," tambah Gunawan.

Menurutnya, jika penyelenggara negara bijak dan masyarakat sadar, pasti akan menemukan jalan keluar terbaik dalam permasalahan kasus Rempang ini.

“Mengutip pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Bapak Moeldoko bahwa penyelesaian masalah ini bisa dilakukan dengan pendekatan yudisial dan non yudisial. Artinya bahwa pemerintah tidak hanya semata-mata mengedepankan aspek hukum, tapi juga tinjauan lain seperti pendekatan kemanusiaan dan kemashlahatan bersama,” pungkasnya,