Jelang Debat Perdana Pilgub Sumut, Edy: Tidak Ada Persiapan Spesial
Medan, IDN Times - Calon Gubernur Sumut nomor 2, Edy Rahmayadi mengaku siap untuk menjalani debat kandidat perdana. Debat perdana itu mengusung tema ‘Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat'. Debat itu, akan berlangsung di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Rabu 30 Oktober 2024.
Kata Edy, dirinya tidak memiliki persiapan khusus. “Tidak ada persiapan spesial,” kata Edy saat berkampanye di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Senin (21/10/2024) petang.
1. Edy fokus belanja masalah saat berkampanye ke masyarakat
Kata Edy, dirinya saat ini fokus ‘belanja’ masalah di sela kampanyenya dengan masyarakat. Setiap kampanye, dia mencoba menyerap aspirasi dari masyarakat.
"Ini lah salah satu langkah (berkampanye di Nelayan Indah), saya belanja masalah," ucap Edy.
2. Berbagai permasalahan digodok di tim internal untuk dicarikan solusi
Kata Edy, permasalahan yang ada di tengah masyarakat digodok bersama timnya. Dari sana, dia membuat komposisi solusi permasalahan yang ada.
"Debat itu, apa yang mau kita buat seperti ini (solusi yang diberikan kepada masyarakat) itu lah persiapan debat," kata Edy Rahmayadi.
Edy Rahmayadi bersama Calon Wakil Gubernur Sumut, Hasan Basri Sagala, sudah menyiapkan program-program, gagasan dalam visi dan misi untuk membangun Sumut lebih kedepannya, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan perekonomian masyarakat hingga pertanian dan perkebunan.
3. Berikut tema yang akan dibahas dalam debat perdana
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut telah menetapkan tema debat pertama pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tahun 2024. Tema debat itu, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat.
Sedangkan, subtema debat ini, pertama yakni pelayan publik. Isu, pelayanan ketersediaan kesehatan, kesehatan fasilitas ketersediaan dokter di daerah, kesehatan digitalisasi pelayanan.
Kemudian, pelayanan pendidikan, pemerataan angka partisipasi pendidikan, pendidikan inklusi, digitalisasi dalam pendidikan, ketersediaan guru di tingkat daerah.
Selanjutnya, optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi atau digitalisasi dan efisiensi, pengawasan, isu KKN, pungli, good goverment.
Kedua, kesejahteraan masyarakat, yakni pengentasan kemiskinan, disparitas atau kesenjangan antar wilayah, lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat desa/Kota, gelandang/pengemis.
Selanjutnya, problematika sosial dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, narkotika, geng motor/begal, judi online. Dampak digitalisasi terhadap masyarakat, penguatan sektor informal, pemberdayaan ekonomi UMKM, pemutusan hubungan kerja.
