Istri Saiful Mahdi: Amnesti Bukti Negara Hadir Untuk Rakyat

Diputuskan Saiful Mahdi mendapatkan amnesti dalam rapat paripurna tersebut, diapresiasi koalisi advokasi Saiful Mahdi. Mereka menilai, dalam hal ini, presiden beserta DPR RI merespon cepat dan mengabulkan permohonan amnesti ini.

"Kami juga berterima kasih pada dukungan Menkopolhukam Mahfud Md yang turut mendorong percepatan proses pemberian amnesti ini," kata Syahrul Putra Mutia, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh sekaligus kuasa hukum Saiful Mahdi, pada Kamis (7/10/2021).

Meski telah mendapatkan amnesti, namun koalisi advokasi akan tetap memantau dan mendesak agar Keputusan Presiden berisi Pemberian Amnesti ini segera diterima Saiful Mahdi serta membebaskannya dari penjara.

"Kami masih memantau dengan seksama, agar surat persetujuan DPR tersebut segera keluar dan disampaikan, sehingga Saiful Mahdi secepatnya dibebaskan dari jeruji besi," tegasnya.

Sementara itu, Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herlambang P Wiratraman mengatakan, dalam kasus ini, pihak Universitas Syiah Kuala harus segera memulihkan nama Saiful Mahdi yang telah mendapatkan amnesti.

"Pimpinan kampus harus menyampaikan permintaan maaf kepada beliau, sekaligus belajar lebih bijak atas proses hukum dan proses politik yang sungguh pembelajaran cerdas republik ini untuk tidak terulang," kata Herlambang.

"Apa yang disuarakan Saiful Mahdi harus diberikan dukungan dan dibuka, apa yang sesungguhnya terjadi di balik kasus hukum ini," imbuhnya.

Sementara itu, Dian Rubianty, istri dari Saiful Mahdi dalam keterangan tertulis mengatakan, amnesti yang didapatkan suaminya merupakan bukti kehadiran negara untuk rakyat.

"Amnesti adalah wujud negara yang hadir untuk rakyat, ketika keadilan tidak hadir dan kebenaran dibungkam," kata Dian.

Selain kepada pemerintah, Koalisi Advokasi Saiful Mahdi juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat serta beberapa lembaga yang telah bersama-sama memberikan dukungan untuk membebaskan Saiful Mahdi.

Syahrul mengatakan, lebih dari 85 ribu orang telah menandatangani petisi online di www.change.org/AmnestiUntukSaifulMahdi, dan juga lebih dari 50 lembaga serta individu memberikan dukungan pemberian amnesti.

"Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada Prof. Ni'matul Huda, Zainal Arifin Mochtar dan Herlambang Wiratraman, rekan-rekan yg telah menuliskan Amicus Curiae, Eksaminasi Publik, menuliskan surat pada presiden, menuliskan petisi bersama, menemani proses advokasi, melakukan dukungan baik di dalam negeri maupun hingga internasional, juga kepada kawan kawan media yg selalu membersamai," tuturnya.

Kasus yang menimpa Saiful Mahdi berawal saat dosen Jurusan Teknik Sipil itu mengkritik hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018 di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Kritikan itu disampaikannya dalam grup WhatsApp, 'Unsyiah KITA' yang beranggotakan akademisi di kampus berjulukan Jantong Hatee Rakyat Aceh tersebut, pada Maret 2019.

Adapun kritikan yang ditulis oleh Saiful Mahdi, yakni sebagai berikut:
“Innalillahiwainnailaihirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi.”

Tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Saiful Mahdi dalam tulisan itu, Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufik Saidi kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.