Ini Nama-nama 10 Kepala Daerah Penerima Penghargaan di Hari Pers

Adapun 10 bupati/wali kota itu yakni Wali Kota Malang (Jatim) HM Sanusi, Bupati Serdang Bedagai (Sumut) Darma Wijaya, Bupati Kuningan (Jabar) Acep Purnama, Bupati Indragiri Hilir (Riau) HM Wardan, Bupati Agam (Sumatera Barat) Andri Warman, Bupati Halmahera Selatan (Maluku Utara) Usman Sidik.

Kemudian Bupati Sleman (DIY) Kustini Sri Purnomo, Wali Kota Medan (Sumut) Bobby Nasution, Bupati Pesawaran (Lampung) Dendi Ramadhona K, dan Wali Kota Surabaya (Jatim) Eri Cahyadi.

Pada AK PWI yang ke-5 ini, setelah di HPN Lombok (2016), HPN Banjarmasin (2020), HPN Jakarta (2021) dan HPN Kendari (2022), para wartawan ingin mengapresiasi para bupati/wali kota yang sukses menginovasi mata rantai pangan, sandang dan papan, berbasis kebudayaan (kearifan lokal) dan informasi global.

Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tema AK PWI 2023 adalah "Inovasi Pangan, Sandang dan Pangan".

Pada puncak acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang berlansung di Gedung Serba Guna Pemprov Sumut, Kamis (9/2/2023), Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menyebut media berperan penting untuk bangsa dan negara.

Termasuk untuk dirinya secara pribadi. Pers berperan penting dalam perjalanan hidupnya hingga bisa menjadi Presiden RI.

"Atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat hari pers kepada seluruh insan pers di manapun berada. Terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal media berkontribusi besar menyuarakan perjuangan kemerdekaan," kata Jokowi .

"Saya punya pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers sejak menjadi wali kota, gubernur dan presiden. Saya ke sana kemarin, jalan bareng kampung ke kampung ke desa hingga bertemu nelayan. Insan pers membuka harapan orang biasa seperti saya jadi presiden," tambah Jokowi yang disambut aplaus meriah.

Jokowi mengatakan, saat ini dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Bukan lagi kebebasan pers yang harus diusung. "Dulu isu utama kebebasan pers. Sekarang menurut saya sudah bergeser, karena kurang bebas apalagi kita sekarang ini," kata Jokowi.

"Masalah utama sekarang membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital. Termasuk paltform asing. Umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan AI," katanya.

Menurut Jokowi, fungsi media mainstream sangat dibutuhkan menjadi rumah penjernih informasi. "Penting sekali menjadi clearing house. Menyajikan informasi terverifikasi menjalankan peran sebagai communication of hub. Media harus mampu menjaga dan mempertahankan misinya mencari kebenaran. Searching the truth membangun optimisme," kata Jokowi.

Ia juga minta lembaga pemerintah daerah, swasta dan masyarakat mendukung keberadaan media arus utama. "Tapi harus juga melakukan inovasi dan adaptif terhadap teknologi terhadap langkah strategis. Media massa tak boleh dibiarkan sendiri. Pemerintah harus memberikan dukungan," bebernya.