[INFOGRAFIK] Ini Daftar 46 Caleg Eks Napi Koruptor, 3 dari Sumut Lho

Mungkin kalian bertanya mengapa tidak ada partai tertentu seperti Nasdem, PKB dan PPP di dalam grafik tersebut. Namun, menurut Sjafrina, grafik tersebut memang bukan untuk menunjukkan kader partai yang sedang tersangkut kasus korupsi. 

"Tapi, memang gak nemu ada napi eks kasus korupsi yang mereka calonkan. Kalau memang ada yang memiliki informasinya, silakan infokan nama dan dapilnya," ujar Sjafrina dalam cuitannya. 

Ia mencontohkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memang sejak awal mereka tidak mencalonkan anggota legislatif yang memiliki rekam jejak pernah korupsi. 

"Sementara, Partai Nasdem sempat mencalonkan dan eks napi kasus korupsi itu sudah memenangkan gugatan di tingkat Bawaslu, namun batal dicalonkan oleh partai yang bersangkutan," kata dia melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Kamis pagi (17/1). 

Partai Kebangkitan Bangsa dan PPP juga sempat mencalonkan, namun kemudian diganti.

Namun, tidak tertutup kemungkinan partai yang tidak masuk ke dalam daftar justru paling banyak memasukan caleg eks napi koruptor. Itu sebabnya, partisipasi dari publik sangat membantu untuk proses berdemokrasi.  

Para eks napi koruptor berpeluang ikut kembali pileg 2019 gara-gara Mahkamah Agung kembali membuka peluang dengan mengabulkan 12 gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang larangan eks napi kasus korupsi mendaftar sebagai caleg. 

Menurut juru bicara MA, Suhadi, majelis hakim mengabulkan permohonan uji materi karena hal tersebut bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Sebab, ada klausul dalam aturan KPU yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif tak boleh berasal dari mantan narapidana kasus korupsi. Sementara, klausul serupa tidak tertera dalam Undang-Undang Pemilu.

“Ya sudah dikabulkan karena PKPU ini bertentangan dengan UU Pemilu,” kata Suhadi yang dikonfirmasi pada 14 September 2018 lalu. 

Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar masyarakat tidak memilih caleg yang memiliki rekam jejak pernah berbuat korupsi. Oleh sebab itu, KPK mendukung rencana KPU yang ingin mempublikasikan nama caleg eks napi koruptor itu. 

"Sebagai pemilih, mereka berhak tahu siapa yang akan mereka pilih agar tidak salah pilih," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah pada 13 November 2018 lalu. 

Lembaga antirasuah juga mewanti-wanti publik agar memilih caleg tidak berdasarkan iming-iming uang.

"Orang-orang yang coba menawarkan uang untuk membeli suara, maka kami pandang itu tidak layak dipilih. Jadi, uangnya harus ditolak dan orangnya tidak layak untuk dipilih," kata dia lagi. 

Dengan memilih caleg yang memiliki rekam jejak baik, katanya lagi, akan membantu untuk menurunkan jumlah pelaku korupsi dari latar belakang DPR dan DPRD. Di dalam catatan lembaga anti rasuah hingga saat ini, tercatat ada 69 orang yang sudah diproses oleh KPK. Sedangkan dari latar belakang DPRD, tercatat ada 149 orang. 

"KPK tentu berharap jumlah tersebut tidak perlu bertambah," kata pria yang pernah menjadi aktivis antikorupsi itu. 

Dari daftar 46 nama caleg eks napi koruptor yang dirilis ICW ternyata ada tiga yang berasal dari Sumatera Utara.

Di antaranya Yulius Dakhi dan Ariston Moho yang merupakan Caleg dari Partau Garuda untuk DPRD Nias Selatan.

Sedangkan satu nama lagi adalah Abdillah. Yakni mantan Wali Kota Medan yang sekarang menjadi caleg DPD RI dari Sumut.

Guys, mau punya wakil rakyat mantan napi korupsi?