Hutan DAS Sumut Rusak Parah, Bencana Terus Mengancam

01 Nov 2022, 10:45 WIB

Dialog Dewan Kehutanan Daerah (DKD) Sumut bertema ‘Menjaga kelestarian kawasan DAS di Sumatra Utara’ di Kota Medan, Kamis (20/10/2022). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Medan, IDN Times – Banjir terus menjadi bencana yang menhantui Kota Medan. Saban kali pergantian pemimpin, penuntasan banjir di Kota Medan menjadi wacana yang terus didengungkan.

Dalam beberapa waktu terakhir, eskalasi banjir di Kota Medan terus mengalami peningkatan. Kondisi sosial perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Dampak sistemik yang harus dituai masyarakat.

Peneliti dari Universitas Sumatera Utara (USU), Onrizal mengatakan, salah satu penyebab banjir adalah hilangnya daya dukung pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kota Medan.

Medan, adalah kota yang dilintasi oleh lima DAS di Sumatra Utara. Antara Lain, DAS Asam Kumbang, Belawan, Batangkuis, Deli dan Percut.

Kata Onrizal, tata kelola DAS menjadi hal penting untuk memitigasi bencana. “Jika salah kelola, bukan manfaat yang akan kita dapatkan, melainkan bencana. Oleh karena itu bagaimana kolaborasi yang diinginkan, mengoptimalkan DAS itu,” kata Onrizal dalam dialog Dewan Kehutanan Daerah (DKD) Sumut bertema ‘Menjaga kelestarian kawasan DAS di Sumatra Utara’ di Kota Medan, Kamis (20/10/2022) lalu.

1. Kondisi DAS yang melintasi Kota Medan nyaris tak berhutan

Tim Ekspedisi Sungai Nusantara menemukan pencemaran mikroplastik pada Sungai Deli, Kota Medan. (Dok: Ekspedisi Sungai Nusantara)

Riset Onrizal menunjukkan, kondisi hutan pada DAS yang melintasi Kota Medan mengalami kerusakan signifikan. Tutupan hutan pada DAS hilang hingga 80 persen. Bahkan ada sungai-sungai di Kota Medan tutupan hutannya malah nihil.

Sementara itu, 80 persen DAS di Sumut, hutannya tersisa kurang dari 30 persen. “Pembukaan hutan menjadi dampak utama. Tidak ada penahan air. Sungainya menjadi dangkal. Potensi banjir tinggi,” kata pakar kehutanan itu.

Kondisi ini juga diperparah dengan faktor lainnya. Berbagai kegiatan pembangunan dan kebijakan telah merubah fungsi kawasan DAS. Kemudian penyempitan badan sungai yang membuat daya tampung terhadap jumlah air yang masuk menjadi berkurang. Ditambah lagi pembuangan limbah rumah tangga dan industri sehingga mengurangi baku mutu air yang berpengaruh pada kehidupan biota sungai.

2. Harus ada kolaborasi lintas daerah perbaiki kondisi DAS

Warga melintasi banjir yang merendam pemukiman di kawasan Kecamatan Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara, Senin (27/2/2022). (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio)

Pengelolaan kawasan hutan di Sumatera Utara berimplikasi langsung terhadap daya dukung serta fungsi DAS. Mulai dari kawasan hulu, tengah dan hilir. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Sumut memiliki kawasan hutan seluas 3.055.785 hektare. Namun jumlahnya terus berkurang. Sejak 2001 hingga 2018, terdapat 345.000 hektare kawasan hutan sebagai daerah tangkapan air. Pembukaan kawasan hutan di hulu DAS akan memberikan dampak serius bagi tengah dan hilir. Karena daya dukung kawasan hutan terhadap DAS sudah berkurang.

Medan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana dampak kerusakan DAS. Sehingga, butuh kolaborasi lintas daerah dan stakeholder.

“Kota Medan mau tidak mau harus peduli. Sebab, kalau DAS nya bagus mereka akan menerima manfaat. Tapi kalau DAS-nya rusak, mereka akan menuai bencana. Kenapa, karena Medan itu berada di hilir, di dataran rendah,” kata Onrizal.

Jika kelak kolaborasi ini bisa diwujudkan, maka kemungkinan perbaikan pada kondisi DAS bisa terjadi. Demgan catatan, masing-masing pihak serius dan memiliki kesadaran bahwa peran DAS begitu penting.

“Kolaborasi itu indah diungkapkan , tetapi implementasinya susah. Sekat-sekat ini yang kemudian harus diurai. Sehingga bisa melakukan mitigasi bencana dan kita bisa mengoptimalisasi manfaat DAS itu untuk kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya,” imbuhnya.

3. Panut Hadisiswoyo: Kita tidak mungkin memberikan warisan dengan kondisi lingkungan yang hancur

IDN Times/Arifin Al Alamudi

Ketua Dewan Kehutanan Daerah Sumut Panut Hadisiswoyo mendorong pemerintah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ekologi berbasis sains. Sehingga implementasi yang dilakukan juga memberikan dampak kepada masyarakat.

“Sebagai bagian dari ekosistem, kita berhak mendapatkan lingkungan yang baik. Hak asasi untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih pasti,” kata Founder YOSL – OIC itu.

Dia juga mendukung agar pemerintah bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan kawasan hutan dan DAS. “Kita tidak mungkin memberikan warisan dengan kondisi lingkungan yang hancur,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Sumut, Roswaraida mengatakan, selama ini pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan DAS. Mereka juga melakukan koordinasi lintas sektor.

“Kita intens berkomunikasi dengan NGO, lintas sektor. Apa yang bisa kita perbuat untuk menyelamatkan DAS,” pungkasnya.