HUT ke-76 BNI, Massa di Medan Desak Stop Danai Industri Batu Bara

Mimi menjelaskan, kabar terbaru yang mereka dapat, BNI mendanai perusahaan tambang batu baradi Sumatera Selatan.

Berdasarkan studi dari lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), BNI tercatat saat ini masih memberi pinjaman ke perusahaan batu bara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020. BNI diduga mendanai proyek tidak ramah lingkungan hingga US$1,83 miliar, setara Rp27 triliun selama periode Oktober 2018 hingga Oktober 2020.

Dalam laporan Lembaga Urgewald yang berbasis di Jerman, BNI terbukti sebagai salah satu dari enam bank di Indonesia yang masih memberikan pinjaman ke perusahaan batu bara. Mimi juga mencatat, BNI memberi kredit sindikasi pada Adaro yang merupakan produsen Batubara.

“BNI kerjasama dengan 166 kampus di Indonesia. Supaya mahasiswanya menjadi nasabah untuk menyetor biaya pendidikan melalui BNI. Artinya, secara tidak langsung kita juga ikut menyumbang kerusakan alam. Padahal menurut laporan keberlanjutan BNI tahun 2020, mereka sudah berkomitmen mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) penyebab krisis iklim,” ungkapnya.

Mimi melanjutkan, pada 2020, produksi batu bara global menyumbang emisi karbon dioksida sebesar 13.98 miliar ton per tahun. Polusi Batu bara berkontribusi terbesar dalam mempercepat dampak dari krisis iklim, dampak semakin banyaknya bencana alam di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dari banjir, tanah longsor, kekeringan, dan perubahan cuaca tak menentu. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 7 dari 10 bencana alam di Indonesia terkait dengan krisis iklim.

Di Kabupaten langkat, dampak batu barapada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu begitu terasa. Dampak polusi batu bara menyumbang kerusakan lebih dari 100 hektare kawasan mangrove menurut perhitungan NEXUS 3.

Dalam keterangan resminya, massa mengungkap dampak batu bara pada kesehatan begitu buruk. Data Puskesmas Beras Basah Pangkalan Susu tahun 2019 mencatat penyakit yang diderita masyarakat yang diduga kuat disebabkan dari polusi penggunaan batubara di PLTU. Antara lain ISPA  3904 kasus, diare 477 kasus, infeksi usus 599 kasus, tekanan darah tinggi 572 kasus,karies gigi 295 kasus, penyakit vulva 153 kasus, penyakit infeksi kulit 346 kasus, penyakit alergi kulit 402 dan penyakit kulit jamur 147 kasus.

Data yang dikumpulkan Yayasan Srikandi Lestari, Petani tadah hujan, merugi hingga 75 persen akibat pencemaran tanah dan udara diduga akibat pembakaran PLTU batubara, gagal panen karena tingginya tingkat keasaman tanah, perubahan iklim hingga tingginya biaya produksi pertanian. Kondisi ini membuat petani dan nelayan tradisional semakin miskin.

“Kami menuntut bni untuk berhenti mendanai batu bara,” pungkasnya.

Dalam keterangan resminya hari ini, BNI menyatakan terus berkomitmen menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. BNI mendorong sejumlah program penerapan Environmental, Social, and (Corporate) Governance (ESG) sebagai standar kinerja operasional perusahaan yang berkelanjutan.

Direktur Manajemen Risiko BNI David Pirzada mengatakan perseroan memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip ESG.

Dalam penerapan ESG tersebut, David mengatakan BNI berpegang pada prinsip 3P yakni profit, people dan planet. BNI juga melanjutkannya dengan menciptakan infrastruktur serta standar-standar yang dapat diikuti oleh semua lini bisnis di BNI.

"Tentunya kami akan proaktif dalam implementasi prinsip ESG. BNI berperan menjadi salah satu agen transformasi dalam implementasi ESG untuk mendukung keuangan berkelanjutan," sebutnya.

Dia melanjukan perseroan pun telah mengklasifikasikan portofolio green berdasarkan beberapa kategori dari kegiatan bisnis yang berkelanjutan. BNI juga baru-baru ini menerbitkan obligasi hijau senilai Rp5 triliun yang dikembangkan berdasarkan prinsip pedoman dalam obligasi hijau dengan dana yang akan digunakan untuk memfasilitasi proyek-proyek dalam kategori kegiatan usaha lingkungan.  David menjelaskan ada banyak investor dan juga entitas yang mengawasi bagaimana Indonesia dalam perencanaan, dan bagaimana Indonesia mencoba untuk menerapkan standar ESG.