Husni Sebut Aceh Sepakat yang Dikukuhkan Gubernur Sumut Ilegal

Selanjutnya Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat, HT Bahrumsyah, mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum. "Langkah hukum ada dua, pidana dan perdata. Kita akan tempuh dua-dua karena berhubungan dengan aset. Hasil DPP-nya ilegal, kita anggap ketua umumnya boneka yang tidak pernah pengurus dari cabang," kata Bahrum.

Kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur Edy, kata dia, disebut illegal karena tidak memiliki dasar atau payung hukum yang jelas. Terlebih, putusan mahkamah agung (MA) menyatakan kepengurusan Aceh Sepakat yang sah adalah Husni Mustafa.

“Kalaupun payung hukum yang mereka buat yang normal tanpa ada putusan MA mereka juga tidak punya payung untuk menggelar mubes. Sebab, mubes hanya bisa dilakukan DPP. Sementara mereka memakai dewan musafat. Mereka lupa musafat itu hanya untuk muslub, itu hanya diatur di AD/ART lama yang dihasilkan muslub pertama 1997."

"Kalau itu payungnya itu pun illegal karena tidak bisa, DM tidak bisa apalagi mereka membuat panitia saudara Armen yang ternyata dikeluarkan SK nya oleh DM. ini gubernur yang tidak memahami, harusnya dia pahami itu, tanya Kesbangpol apa payungnya, kalau payung tidak ada hasilnya juga tidak sah, illegal,” paparnya. 

Bahrum mengatakan, jika memang gubernur tetap pada keputusannnya, pihaknya berencana menghadap Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.

"(Ijeck) bagian dari pemerintah juga. Ada gubernur, ada wakil gubernur. Kita akan menyampaikan klarifikasi kepada Wakil Gubernur. Kita yang legal formalnya lebih tinggi karena Mahkamah Agung," kata Bahrum.

Selama Ramadan, Aceh Sepakat pimpinan Husni juga akan menggelar berbagai kegiatan. Antara lain silaturahim dan berbagai kegiatan sosial. 

"Seperti hari ini, kami bersilaturahim bersama salah satu pengurus cabang kita di kota Medan dihadiri keluarga dan masyarakat. Serta ada sedikit sembako untuk masyarakat yang membutuhkan," kata Bahrumsyah.