Hoaks Surat Suara Dicoblos, JaDI: KPU Jangan Beri Respon Berlebihan

Secara teknis, menurut Nazir, kabar yang sempat beredar di media sosial itu sebenarnya sudah terbantahkan ketika KPU melakukan Validasi dan Approval pada Jumat, 4 Januari 2019 bersama Tim pasangan calon, LO DPD dan LO partai Politik, pada kegiatan tersebut dilakukan pengecekan bersama terhadap tampilan isi contoh surat suara.

Setelah proses itu baru kemudian mungkin nanti ada persetujuan terhadap dummy.

Itulah yang menjadi dasar proses lanjutan memproduksi surat suara pada perusahaan pemenang tender.

"Artinya kurang masuk akal sekarang sudah ada surat suara pemilu 2019 seperti yang sempat viral pada tanggal 2 januari 2019 yang lalu karena mulai mencetak saja direncanakan tanggal 16 januari seperti yang disampaikan melalui akun medsos resmi KPU," jelas Nazir kepada IDN Times, Senin (7/1).

Meski demikian, Nazir mengungkapkan tetap mendukung upaya Arief Budiman dkk yang telah melaporkan gonjang ganjing terkait adanya pihak-pihak tertentu yang berupanya menyebarkan informasi yang tidak valid.

"Saya kira itu sudah upaya yang paling maksimal bisa dilakukan, biarlah selanjutnya proses hukum yang berjalan, menjadi ranah pihak berwajib untuk menindaklanjutinya," jelas Nazir.

Selanjutnya, KPU fokus saja menjalankan tahapan yang sedang berlangsung tidak usah terlalu berlebihan melayani berjawab jinawab di media.

"KPU itu lembaga negara, ada struktur di kesekretariatan yang mengurusi soal Humas, tugaskan unit kerja tersebut untuk menyampaikan informasi kepada publik baik melalui media Mainstream maupun media sosial. Harus ada skala prioritas misalnya segera menyelesaikan regulasi tentang teknis pemungutan Suara di TPS, selain sangat penting untuk segera dipahami oleh seluruh jajaran penyelenggara hal ini juga ditunggu–tunggu oleh semua peserta pemilu," ungkapnya.

Apalagi, tambahnya, masyarakat sebagai calon pemilih harus segera disosialisasikan hak dan kewajiban pemilih pada hari pemungutan suara.

KPU harusnya lebih bijak dalam merespon issue-issue yang berkembang terkait dengan kinerja mereka.

Karena sebelumnya sudah muncul juga misalnya terkait tudingan data pemilih bermasalah sebanyak 31 juta dan sudah dijawab melalui 2 kali proses perbaikan atas rekomendasi Bawaslu.

Ada pula soal kotak Suara Kardus juga sempat menyita perhatian Publik padahal di Sumatera Utara pada sebagian kecil daerah sudah kita pakai sejak Pemilu 2014, Pilkada 2015 dan terakhir pada Pilkada 2018 hampir tidak ada masalah berarti.

Ke depan bahkan sudah mulai muncul potensi perdebatan terkait metode debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, ini artinya apa saja yang tengah dikerjakan oleh KPU itu menyita perhatian publik, harap dimaklumi saja harusnya karena ini memang sudah masuk tahun politik.

Respon cepat yang dilakukan KPU terhadap beredarnya kabar Surat Suara tercoblos sebanyak 7 kontainer sudah tepat, namun jangan terjebak dan berlama-lama membela diri terlalu berlebihan ini yang justru bisa memancing pihak-pihak tertentu merasa diladeni dan berpotensi menguras energi.

"Regulasi sudah ada baik Undang- undang, PKPU maupun Juknis lainnya, kalau seluruh prosedur telah dijalankan dengan baik maka KPU harus percaya diri dan menjalankan proses tahapan selanjutnya secara berwibawa dan tidak perlu lebay mengerahkan seluruh personil untuk menjadi juru bicara," kata Nazir.

Menurutnya para komisioner yang menjabat saat ini adalah orang-orang yang sudah melalui proses seleksi yang ketat, bahkan ada uji psikologi yang menjamin mampu bekerja di bawah tekanan.

Sesungguhnya ini baru permulaan dari keseluruhan rumitnya Pemilu 2019, tetaplah fokus pada tahapan.