Helikopter Water Bombing Tiba di Riau untuk Pemadaman Karhutla

Disisi lain, BPBD Riau juga mencatat total luas lahan yang terbakar sejak awal Januari 2025. Yakni, seluas 174,03 hektare lahan yang terbakar.

Dimana, Kabupaten Bengkalis menjadi daerah terdampak paling parah dengan luas kebakaran mencapai 31,20 hektare. Kemudian disusul Kota Dumai 30,83 hektar dan Rokan Hilir (Rohil) 25,25 hektare.

Untuk wilayah lain seperti Indragiri Hilir 13 Hektare, Rokan Hulu (Rohul) 6,5 hektare, Pelalawan 20 hektare, Kepulauan Meranti 2,20 hektare, Siak 12,22 hektare, Pekanbaru 6,38 hektare, Kampar 10,75 hektare, Kuantan Singingi (Kuansing) 1 hektare dan Indragiri Hulu (Inhu) 14,70 hektare.

"Saat ini total luas lahan yang terbakar sudah 174 hektare lebih. Ini jadi alarm bagi kita semua agar lebih waspada, apalagi menjelang puncak musim kemarau," ucap Edy Afrizal.

Karena itu, Edy Afrizal menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah Karhutla. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara membakar.

Diterangkan Edy Afrizal, pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan titik panas (hotspot). Selain itu, BPBD Provinsi Riau juga memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Polri dan TNI, serta relawan di lapangan untuk mencegah perluasan kebakaran.

"Kami juga terus edukasi masyarakat dan lakukan patroli di wilayah rawan. Tapi yang paling penting adalah kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan," terangnya.

Saat ini, 12 kabupaten/ kota di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Langkah ini diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat respons dalam penanganan, apabila terjadi Karhutla di wilayah masing-masing.

"Sebelumnya baru 10 kabupaten/ kota yang sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Dua daerah lagi, yaitu Pekanbaru dan Rokan Hilir, belum. Tapi sekarang semuanya sudah menetapkan status yang sama," ujar Edy Afrizal.

Lebih lanjut dikatakannya, Penetapan status siaga darurat itu, merupakan bagian dari strategi antisipatif agar penanganan Karhutla bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi, sebelum dampak yang lebih besar terjadi.

"Ini meliputi penguatan koordinasi, mobilitas sumber daya, logistik dan anggaran, serta memastikan kesiapan peralatan, perlengkapan dan personel," katanya.

Edy menambahkan, penetapan status siaga darurat memberikan dasar hukum dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi potensi Karhutla.

"Dengan status ini, pengiriman personel, logistik dan dukungan teknis bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, koordinasi antar-instansi seperti BPBD, TNI, Polri, hingga perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan, juga bisa dilakukan lebih efektif," tambahnya.