Hasil Seleksi KPID Sumut Diprotes Peserta, Dianggap Penuh Kecurangan

Merasa ada kecurangan, peserta buka suara. Ahmad Zainal Lubis, sebagai salah satu peserta yang mendapat jatah fit and proper tes pada Kamis (20/1/2022). Ia diundang hadir kembali di hari Jumat (21/1/2022) pukul 15.00 WIB.

Setelah tiba di ruang Komisi A DPRD Sumut, Zainal menyaksikan adanya peserta yang memaparkan visi misinya tanpa membawa bahan tertulis sebagaimana syarat utama untuk dapat ikut uji kelayakan. Sehingga ia menilai ada keanehan, karena orang tersebut bisa lolos menjadi anggota KPID Sumut.

"Kami kan peserta fit and proper test sesi pertama, besoknya disuruh datang oleh tenaga ahli komisi A bernama Khairul, mau foto bareng katanya. Datanglah saya. Saya terkejut, melihat calon tidak membawa bahan pemaparannya dan itu dipertanyakan sama anggota dewan. Di sini saja dia sudah tidak patuh dengan syarat utama untuk uji kelayakan. Anehnya, kok bisa lolos dia," beber Zainal, Jumat (28/1/2022). 

Peserta lain bernama Valdesz Junianto Nainggolan mengatakan bahwa, dalam pelaksanaan fit and proper test, anggota Komisi A DPRD Sumut tak menunjukkan rasa penghargaan mereka terhadap calon anggota KPID Sumut yang sedang memaparkan visi misinya.

Ia menilai dewan legislatif terlihat sibuk mengobrol, bermain gadget dan keluar masuk ruangan. Selain itu, mereka yang tak menyimak bahkan tidak bertanya dengan materi tersebut bisa langsung memberikan nilai.

"Selama pemaparan itu saya merasa presentasi yang sudah saya kerjakan dengan sebaik-baiknya itu seperti tidak dihargai. Ada anggota Komisi A yang melihat-lihat HP, berbicara dan bisik-bisik di antara mereka, bahkan ada yang sambil menelepon dengan suara yang cukup keras yang mengganggu konsentrasi saya saat presentasi. Saya menyampaikan slide sebanyak 26 halaman dan membagikan 10 copy print slide yang diperbanyak 20 eksemplar sesuai arahan staf Komisi A via WhatsApp. Seusai presentasi hanya tiga anggota Komisi A yang bertanya, dan kemudian ada 2 anggota yang langsung memberikan nilai," ungkap Valdesz.

Adanya video viral penolakan dari anggota Komisi A yakni Meryl Rouli Br. Saragih dan Rudy Hermanto pada Sabtu (22/1/2022) menjadi keyakinan dari peserta bernama Viona Sekar Bayu untuk mempertanyakan dasar perolehan nilai 7 nama terpilih. Pasalnya, saat uji kelayakan berlangsung, tidak seluruh anggota dewan hadir, menyimak dan memberikan nilai terhadap visi dan misi yang mereka utarakan.

"Ketika saya FPT kemarin hanya ada 10-12 anggota dewan di dalam, saya gak begitu hafal nama-nama mereka, hanya ada dua dewan yang aktif bertanya. Namun saya tidak tahu apa yang menjadi tolak ukur fit kemarin. Saya sangat menyesalkan video dan berita yang beredar kenapa nama-nama yang terpilih bukan hasil dari seluruh suara anggota dewan komisi A, saya menilai ada ketidakadilan di sini, harusnya DPR itu mewakili suara rakyat (suara anggota dewan semua dalam hal ini khususnya Komisi A) bukan hanya suara beberapa orang saja," tegas Viona.

Selaras, pengalaman tersebut juga dirasakan oleh Robinson Simbolon dan Eddy Iriawan saat proses uji kelayakan berlangsung, suasana ruang pemaparan sudah dapat ditebaknya sebagai formalitas saja. Sebab, ia hanya diuji oleh beberapa anggota komisi A yang di dalam ruangan cenderung berisik karena mementingkan obrolan pribadi dibanding memerhatikan pemaparannya.

"Saat fit, yang hadir hanya 7 orang, rapat dipimpin pak Subandi. Ketika paparan selama 10 menit, anggota 3 dewan yang hadir asyik ngobrol, yang bertanya hanya 2 orang yaitu Pak Rudi Hermanto dan Pak Rudi Rangkuti. Suasananya gak serius dan agak bising. Kesan fit hanya formalitas sangat terasa. 13 anggota dewan yang lain ntah dimana," cecar Robin.

Meski tidak ingin berkomentar banyak, peserta bernama Nurhasanah Nasution tetap merasakan keanehan dalam fit and propertest yang berlangsung. Menurutnya, para anggota Komisi A harus menyadari kesalahannya tersebut. Sebab, segala tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

"Di dalam ruangan dipuji-puji, di tepuk tangani. intinya Komisi A DPRD harus jujur. Tuhan mencatat dan akan minta pertanggungjawaban," ucap Nurhasanah.

Sementara itu, narahubung aksi penolakan hasil penetapan 7 nama anggota KPID Sumut periode 2021-2024, T. Prasetiyo dan Dr. Topan Bilardo Marpaung, yang dijumpai di salah satu kafe di kawasan Jalan Sudirman Medan menegaskan bahwa penolakan mereka ini adalah bentuk nyata untuk memutus rantai kecurangan yang dilakukan oleh oknum Komisi A dalam pemilihan lembaga adhoc.

"Itulah pengalaman kami dan teman-teman yang lain. Bukan dibuat-buat. Itu faktanya. Kalau hal-hal seperti ini dibiarkan, kapan Sumut akan maju. Kita miris melihat perilaku ini membudaya. Kami akan kawal terus kasus ini. Kalau bisa, pemilihan diulang. Siapapun yang terpilih, kita tidak keberatan asal prosesnya jujur," ungkap Prasetiyo didampingi Topan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Komisi A, Hendro Susanto angkat bicara terkait keganjalan yang dinilai oleh peserta yang tak lulus fit and proper test.

"Gak ada masalah, namanya orang puas gak puas segala macam itu kan kita harus saling menghormati dan sudah berjalan. Kalau bicara tolak ukur parameter itu (ada di) timsel (tim seleksi), kan kita DPRD ini lembaga politis harus dipahami," ujarnya.

Hendro mengatakan, DPR hanya sebuah lembaga politis, sehingga untuk kuota penetapan 7 nama yang terpilih ada pada Timsel.

"Di mana-mana yang dikasih timsel itu pasti yang terbaik, yang berkompetensi. Kita gak dalam rangka segala macam. Walaupun ada kalau misalnya yang gak bawa (membawa) makalah dan segala macam ya semua berproseslah," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut telah dijalankan dengan komitmen yang sesuai. Sehingga pihaknya merasa telah berjalan dengan damai dan lancar.

"Jadi ya ini lembaga politik kita tidak debat kapasitas, kompetensi dari masing-masing. Karena mereka sudah lulus Timsel kita hargai itu sebuah kinerja luar biasa di Timsel ya sudah, begitu aja. Ini bukan kalah menang, tapi ini kebesaran hati saja," jelasnya.

Menjawab tentang mekanisme dalam fit and proper test saat berada di ruangan. Hendro mengatakan hal tersebut tak patut dikritisi.

"Memang kalau di ruangan, mekanisme berjalan. Dia menyampaikan. Itu gak usah dikritisi, itu kan nyari ini kan (kesalahan). Kalau memang gak terpilih ya sudah legawa. Mau protes nanti ketika Gubernur silakan, proses ke jalurnya," ucapnya.

"Kalau di awal fit and proper test gak boleh bawa HP dan lainnya. Ini kan Anggota dewan, mereka 24 jam harus bisa terhubung dengan kebijakan-kebijakan partai dan segala macam lainnya. Namanya lembaga politik," tambahnya.

Menurutnya, bagi para peserta yang tak terpilih maupun tak lolos dalam tahap fit and proper test ini dapat berlapang dada.

"Saya begini, proses sudah selesai. Berlapang dadalah. Kalau mau berproses lebih lanjut, silakan nanti kalau sudah di SK kan oleh pak Gubernur," jelasnya.

"Kedua kita bangun suatu kebersamaan. Ini kan lembaga politik, untuk profesionalnya itu ada di Timsel. Kompetensi dan kapasitas itu gak perlu kita perdebatkan lagi, karena sudah diprosesnya di pansel atau timsel sudah tuntas," tuturnya.

Menurutnya, DPRD melakukan fit and proper test dalam rangka pemantapan dan kesiapan mereka ketika nantinya sudah terpilih komisioner.

"Sekali lagi, DPR ini lembaga politik khususnya politik, mereka juga paham kok. Jadi kalau puas gak puas. Nanti ada prosesnya SK berjalan dari Gubernur, pelantikan nanti itu boleh, silakan Monggo atau kita kedepankan sikap negarawan. Apa ide besarnya dari teman-teman yang tidak terpilih. Sementara teman-teman yang terpilih ini bisa membawa ide besar dari teman yang gak terpilih. Sehingga, menjadi sebuah kekuatan untuk melengkapi ide ke depannya itu juga bisa menjadi strategi yang dilakukan," tutupnya.

Hendro mengatakan saat ini telah dalam proses untuk pelantikan, dan laporan surat sudah berada di pimpinan DPRD Sumut dan akan diberi ke Gubernur Sumut menjadi Surat Keterangan (SK).