Hari PRT Internasional, Ancaman Intimidasi dan Kekerasan Menghantui

Kata Lita, care worker adalah kerja yang sangat memakan waktu, tapi tidak diapresiasi selayaknya. Ini bisa dilihat contohnya dari kerja-kerja PRT yang selama ini bekerja merawat rumah, merawat orang-orang di rumah, tetapi hanya ditempatkan pada jabatan rendah dan dibayar murah.

"Diskriminasi terhadap perempuan begitu nyata dalam kerja-kerja perawatan yang dilakukan PRT," katanya. 

Pemetaan yang dikeluarkan JALA PRT di tahun 2024 ini menunjukkan, PRT di Indonesia masih mengalami 4 kekerasan dan intimidasi kerja, yaitu pertama, bekerja dalam situasi perbudakan, kedua, hidup dalam situasi pelecehan, ketiga, hidup dalam situasi kemiskinan karena dieksklusikan dalam perlindungan sosial, dan keempat, rentan menjadi korban trafficking.

"Selebrasi dan klaim sebagai negara yang memberikan perlindungan pada pekerja sangat jauh dari situasi sebenarnya. Hal ini bisa dilihat dari tidak disahkannya RUU Perlindungan PRT sampai akhir periode kerja DPR RI 2019-2024 yang akan berakhir pada Oktober 2024," kata Lita.

Dalam faktanya, situasi hidup dan kerja PRT sama sekali tidak mencerminkan bahwa PRT menjadi bagian dari pekerja dan diakui kerja-kerjanya sebagai care worker.

“Ini bisa dilihat dari banyaknya persoalan yang dialami PRT seperti upah tidak dibayar, sulit mendapatkan jaminan kesehatan dan tenaga kerja,” kata Lita Anggraini

Dalam hal upah, PRT masih jauh sekali dari perlindungan dengan upah dari berbagai wilayah kota besar: Medan, Lampung, DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Makassar berkisar 20-30% dari UMR. Artinya mayoritas PRT hidup dalam garis kemiskinan dan bahkan tidak bisa mengakses perlindungan sosial dan mendapatkan hak dasar ketenagakerjaan.

RUU PPRT sudah diperjuangkan selama 20 tahun dan DPR masih tidak mau mengakui PRT sebagai pekerja dan mengesahkannya RUU PPRT menjadi UU, padahal sebagai pekerja, para PRT mengalami pelanggaran atas hak-haknya baik sebagai manusia, pekerja dan warga negara.

Berdasarkan Rapid Assesment yang dilakukan oleh JALA PRT, jumlah PRT diperkirakan mencapai 16.117.331 orang. Dan berdasarkan survey International Labour Organisation (ILO) tahun 2015, terdapat sebesar 4,5 juta PRT lokal yang bekerja di dalam negeri.

Wagini selaku Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga Sumatera Utara (SPRT SUMUT) mengungkapkan di daerahnya masih ditemukan begitu banyak persoalan. 

"Selama saya bergabung di SPRT Sumut Banyak menemukan persoalan yang dialami para pekerja rumah tangga. Seperti pelecehan, pemberian gaji yang tidak sesuai, majikan memberikan tunjangan hari raya sesuka hati dan jadwal jam kerja tidak teratur." Ungkap Wagini.

Berdasarkan berbagai persoalan yang dialami, Wagini (SPRT SUMUT) mendesak Presiden Jokowi dan Ibu Ketua DPR RI agar segera mensahkan RUU PPRT. "Kami pekerja rumah tangga, kami bukan budak, kami bukan pembantu, hentikan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kami meminta dan mendesak Bapak Presiden Jokowi dan ibu Ketua DPR RI segera mengasahkan RUU PPRT," pungkas Wagini.