Langkat, IDN Times - Kerusakan hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektare. Sebanyak 19 persen dalam kondisi yang cukup kritis. Hal ini sempat diutarakan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (KLHK) Karliansyah, Senin (3/8/2020).
"Kerusakan yang ada terus kita perbaiki secara bertahap. Diharapkan ke depan kerusakan ini dapat kita perbaiki bersama demi anak cucu kita," kata Karliansyah.
Kegiatan menanam mangrove dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dan memperingati Hari Mangrove se-dunia di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Acara ini dihadiri Gubernur Edy Rahmayadi, Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramudito, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto dan Bupati Langkat Terbit Rencana PA.
Menurut Karliansyah, hutan mangrove merupakan kawasan esensial di dunia. Baik untuk perikanan dan konservasi ekosistem, terlebih hutan mangrove dapat menyerap karbondioksida lima kali lipat daripada hutan daratan. "Untuk itu diperlukan upaya untuk melestarikan hutan mangrove yang ada saat ini," katanya.
Untuk memperbaiki kondisi 19 persen hutan mangrove yang mengalami kondisi kritis, dijelaskan dia, berbagai program telah dilakukan pemerintah dalam upaya mewujudkan pengelolaan pelestarian hutan mangrove. Salah satu di antaranya menetapkan kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan hutan mangrove.
"Dengan secara bersama-sama melestarikan hutan mangrove ini. Secara tidak langsung kita telah menjaga kelestarian atau menjaga ekosistem yang telah ada. Karena hutan mangrove merupakan salah satu paru-paru dunia dan guna menjaga abrasi," tegas dia.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, kerusakan hutan mangrove di Sumatra Utara sudah sangat memprihatinkan. Baik di sepanjang Pantai Timur dan Pantai Barat yang merupakan kawasan pesisir.
Kerusakan hutan mangrove ini akibat ulah segelintir orang yang tidak bertanggungjawab. Hutan mangrove ini banyak beralih fungsi menjadi areal pertambakan maupun perkebunan kelapa sawit.
"Kita lihat secara seksama, banyak hutan-hutan mangrove ini yang beralih fungsi. Ini merupakan tugas kita bersama untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsinya sesuai yang ada," terang dia.
Menurut dia, kerusakan hutan mangrove yang terdapat di beberapa provinsi di Indonesia, adalah kesalahan dari gubernur yang tidak bisa mengelola daerahnya. Sayang, timpal dia, terpaparnya kerusakan mangrove yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, tidak diketahui bupati.
"Kalau saja mangrove di Langkat ini tidak ditebang, dirambah atau dialih fungsikan. Saya yakin tidak ada hari mangrove se-dunia, karena hutan mangrove itu rusak maka kita diingatkan untuk memperbaiki ekosistem hutan mangrove ini. Saya tadi sempat tanya Bupati Langkat, ini kebun sawit siapa? bupati jawab tidak tahu," kata Gubernur.
Lebih lanjut dijelaskan Gubernur, Sumatra Utara terdiri dari kawasan pesisir. Ada tanaman mangrove di sepanjang Pantai Barat sebanyak 545 km dan sepanjang Pantai Timur 755 km, kawasan ini merupakan kawasan mangrove yang terus diperbaiki. "Mari ke depan kita sama-sama untuk menjaganya," bebernya.