Hari Anak Nasional 2019, Ombudsman: Sumut Belum Layak Anak

23 Jul 2019, 21:21 WIB

IDN Times/Indah Permata Sari

Medan, IDN Times - Hari Anak Nasional diperingati setiap tahunnya setiap tanggal 23 Juli. Namun bagaimana implementasinya. Sudahkah pemerintah memenuhi sayarat dikatakan layak anak.

Masih menjadi pertanyaan besar. Apakah hari anak sebatas seremoni belaka. Atau memang pemerintah terus berupaya mewujudkan sebagai daerah layak anak.

Di Sumatera Utara, soal anak mendapat sorotan serius dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Kepala ORI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, pelayanan publik di Sumut masih belum ramah untuk anak.

1. Unit pelayanan publik masih minim fasilitas anak

Dokumentasi Pribadi

Abyadi pun menegaskan jika Medan belum bisa dikatakan layak anak. Belum ada perhatian serius dari pemerintah untuk membenahi pelayanan publik yang ramah anak.

"Hari ini peringatan Hari Anak. Namun, di Sumut masih banyak unit-unit pelayanan publik bagi anak yang sangat kurang, bahkan untuk tempat bermain anak masih minim. Jangan untuk anak, untuk umum saja di Sumut pelayanan publiknya belum baik," kata Abyadi, Selasa (23/7).

2. Dorong Sumut peka terhadap fasilitas anak

iom.int

Abyadi pun mendorong Pemko Medan, supaya lebih peka lagi terhadap kondisi anak. Terutama pemenuhan fasilitas anak disetiap unit-unit atau instansi-instansi pemerintahan.

"Seharusnya disetiap unit pelayanan publik itu disediakan tempat bermain anak, tapi itu belum semua ada di Sumut," ucapnya.

3. Soal layak anak masih sebatas wacana

unsplash.com/Robert Collins

Sumatera Utara juga dianggap belum memiliki komitmen untuk menjadikan daerahnya layak anak. Saat ini, Medan sedang gencar berupaya mewujudkan kota layak anak. Kata Abyadi, upaya itu masih sebatas wacana.

"Medan juga sama saja, Kota Layak Anak itu masih sebatas rencana. Memang masih ada sebagian yang sudah diperhatikan untuk anak seperti taman. Namun, di unit-unit atau instansi-instansi belum menjadi perhatian," ungkapnya.

"Harapan saya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memperbaiki pelayanan publik. Jangan sampai fasilitas anak itu diabaikan," imbuhnya.