Aceh Besar, IDN Times - Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, menyebutkan angka dispensasi pernikahan dini alami penurunan selama 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, jumlah permohonan di Kabupaten Aceh Besar itu masih tergolong tinggi.
“Angka pernikahan dini di Aceh Besar masih tergolong tinggi,” kata Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Syar'iyah Jantho, Fadhlia, dalam keterangan tertulis, pada Kamis (9/2/2023).
Selama kurun waktu 2022, pihaknya dikatakan Fadhlia, mencatat ada 54 permohonan dispensasi pernikahan dini yang diajukan. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan pada 2021 yang mencapai 67 permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho.
“Khusus 2022 perkara yang diputus sebanyak 52 perkara dan yang dicabut dua perkara,” ujarnya.
Jubir Mahkamah Syar'iyah Jantho menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi alasan masyarakat mengajukan dispensasi nikah tersebut. Mulai dari hamil di luar nikah, melakukan hubungan badan layaknya suami istri, serta ditangkap warga karena selalu berdua-duaan, hingga alasan putus sekolah.
“Alasan kenapa mengajukan dispensasi harus disebutkan. Ini yang terkadang jadi pertimbangan calon pengantin di bawah umur sehingga masih banyak yang enggan mengajukan dispensasi nikah,” imbuh Fadhlia.
Sementara itu, terkait syarat pernikahan di bawah umur dijelaskan Fadhlia, tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Mengacu dari regulasi tersebut, persyaratan yang harus dilengkapi bagi para pemohon untuk mengajukan, yakni surat permohonan dispensasi, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) kedua orang tua atau wali, dan kartu keluarga (KK).
“Serta KTP atau kartu identitas calon, akta kelahiran, KTP atau kartu identitas calon pasangan anak,” sebutnya.