Simalungun, IDN Times - Nasib guru honorer di Kabupaten Simalungun kembali mendapat ancaman. Soalnya perpanjangan Surat Keputusan (SK) bertugas belum dikeluarkan Dinas Pendidikan Simalungun. Konon, guru honorer mendapat persoalan baru.
Diketahui, jumlah guru honorer mencapai 1.677 orang. Sejumlah guru honorer mengaku dimintai uang untuk mendapatkan SK tahun 2020. Jika tidak mengurus SK perpanjangan, guru honorer tidak dapat lagi mengajar dan tidak mendapatkan gaji.
Menanggapi masalah ini, guru honorer di Simalungun memilih untuk mogok kerja. Dampaknya, tidak sedikit anak didik tidak belajar alias terlantar. Salah seorang guru honorer yang mogok kerja adalah Siti Damanik. Ia mengutarakan, tidak sedikit sekolah di Simalungun terbantu melaksanakan proses belajar karena kehadiran guru honorer.
Bukan hanya Siti, hal sama diutarakan Erawati Sihaloho, Heppy Sinaga, Elpriana Loise Siahaan dan lainnya. Sikap mogok kerja karena solusi dari sekolah untuk penggajian di tahun 2020 tak kunjung ada. Guru honorer pun sudah berusaha berkomunikasi dengan Kepala sekolah dengan harapan gaji guru honorer bisa diambil dari dana BOS (Bantuan Operasi Sekolah).
Sementara itu, Ketua Forum Guru Honorer Simalungun (FGHS) Ganda Armando Silalahi mengaku kecewa karena guru honorer terus merasa resah. Keresahan ini pun sudah disampaikan ke DPRD dengan harapan ada solusi terbaik.
Saat rapat bersama Komisi IV DPRD yang dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Parsaulian Sinaga ada lima poin yang disepakati yakni sekolah harus menampung anggaran pembayaran gaji honorer tahun 2016, gaji honor tahun 2020 sebesar Rp15 miliar atau untuk 1.250 orang. Kemudian, kekurangan anggaran akan ditampung pada P-APBD 2020.
Sekdis Pendidikan menyatakan tidak benar adanya pembayaran uang untuk perpanjangan SK, dan seluruh keputusan itu segera ditindaklanjuti.
Keputusan rapat itu telah ditanda-tangani pimpinan rapat Timbul Sibarani, ketua Komisi IV Binton Tindaon, Sekdis Pendidikan Parsaulian Sinaga, Sekretaris Dewan SML Simangunsong, Ketua Guru Honorer Ganda Armanda Silalahi.
"Harapan kami buat Pemkab Simalungun agar anggaran untuk menggaji guru di tambah supaya 1.800 guru tetap bisa mengajar mengingat sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun masih kekurangan guru," kata Ganda.
Pada rapat kedua yang digelar, Kamis (14/1), yang dihadiri Sekda, Mixnon Simamora, Kadis Pendidikan Simalungun, Elfiani Sitepu berjanji akan mengeluarkan SK guru honorer di bulan Februari 2020 dan tidak ada pungutan biaya apapun.