Banda Aceh, IDN Times- Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Jumat (9/2/2024).
Aksi yang diikuti puluhan orang tersebut digelar di Lapangan Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, Aceh. Mereka mengkritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara dan Pemilu 2024.
“Kita dari Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala,” kata Prof Abu Bakar, Jumat (9/2/2024).
Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof Abu Bakar, mengatakan aksi penyampaian pernyataan bagian dari mengekspresikan diri. Mereka ingin negeri ini dalam kondisi baik, tentunya dengan proses pemilihan kepemimpinan secara jujur dan adil.
“Kita ingin damai semua. Pemilu ini secara damai, dan selanjutnya adalah Aceh lebih damai lagi,” ujarnya.
Meski aksi pernyataan sikap terbilang lambat, namun puluhan Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala ini mengaku, bukan berarti mereka tidak ikut menyuarakan. Mereka mengaku menunggu momen yang tepat.
“Lambat bukan berarti tidak. Karena memang menunggu Hari Jumat. Kita tidak ditekan, tidak boleh apapun. Saya kira ini bebas,” kata Prof Abu Bakar.
Pernyataan sikap kami terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemilihan umum tahun 2024, sebagai berikut:
1. Kami yakin bahwa proses mempengaruhi kualitas hasil. Jika proses tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu jujur, adil, umum, bebas dan rahasia, maka sudah dapat dipastikan bahwa hasil pemilihan umum tidak akan menghasilkan pemerintahan yang berintegritas dan memiliki legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
2. Penyelenggaraan pemilu sebagai wujud manifestasi demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya dipandang sebagai teks semata, melainkan juga harus dilengkapi dengan nilai-nilaindan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya serta dijalankan secara konsisten dan bermartabat;
3. Kami mengingatkan semua penyelenggara negara dan pemerintahan untuk tidak memanfaatkan institusi dan sumber daya negara dan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan politik pribadi dan golongan melalui sikap keberpihakan dalam proses kontestasi suksesi kepemimpinan nasional. Penyelenggara negara dan pemerintahan harus bersikap imparsial, jujur dan adil serta menjadi fasilitator yang baik dan benar bagi semua kelompok serta golongan.
4. Kami mengingatkan semua penyelenggara negara dan pemerintahan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan mengerahkan dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, pribadi dan/atau golongan.
5. Kami mengingatkan pemerintah daerah seluruh Indonesia agar menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan baik yang sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan tidak mengabaikan etika dan norma hukum demi melindungi kepentingan negara dan bangsa.
6. Kami mengajak seluruh masyarakat dan semua komponen bangsa indonesia untuk terlibat langsung dan aktif guna memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, demi menghasilkan pemerintahan yang berintegritas dan mendapatkan legitimasi yang kuat berbasis penghormatan terhadap suara rakyat sebagai usaha merawat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa yang adil bagi seluruh tumpah darah indonesia.
7. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan komponen bangsa untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai serta terhindar dari kekacauan.