Gubernur Edy Minta Maaf Soal Kondisi Jalan Rusak di Sumut

19 Mei 2023, 23:55 WIB

Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (17/5/2023). (Istimewa)

Medan, IDN Times – Sumatra Utara masuk dalam daftar provinsi dengan jalan rusak paling banyak di Indonesia. Baik itu jalan berstatus provinsi atau pun kabupaten.

Kondisi ini membuat Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi meminta maaf kepada masyarakatnya. Saat ini, kata Edy pihaknya terus berbenah. Proyek pembangunan multi years dengan dana Rp2,7 triliun juga tengah digarap.

"Memang saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara ini," kata Edy, Jumat (19/5/2023).

Sebelumnya, Joko Widodo meninjau kondisi jalan rusak di Sumatra Utara, Rabu (17/5/2023). Tepatnhya di kawasan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pemerintah pusat akan membantu untuk melakukan perbaikan jalan pada Juli 2023 mendatang.

1. Edy minta semua pihak bekerjasama

Ilustrasi jalan rusak (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Dia pun meminta masyarakat terus mendoakan perbaikan jalan. Edy mengajak seluruh pihak bekerja sama.

"Mari bekerja sama semua pihak, ini yang harus semua pengertian dan doa kepada semua pihak. Jangan saling menyalahkan, kita bekerja, kita serius didoakan," kata Gurbernur Edy.

2. Targetkan kemantapan jalan di Sumut hingga 70 persen

IDN Times/Patiar Manurung

Edy mengatakan, proyek Rp2,7 triliun yang saat ini tengah digarap bisa membantu mengurangi jalan rusak. Dia menarget jalan di Sumut bisa mencapai kemantapan hingga 70 persen.

"Itu saya masih berusaha untuk bisa menyelesaikan paling tidak mencapai kemantapan 65 persen sampai 70 persen," jelas Gurbernur Edy.

Edy juga menyinggung soal dana bagi hasil sektor pajak Perkebunan Sawit. DBH itu, tengah diperjuangkan terus ke Pemerintah Pusat. Karena Sumut memiliki banyak perkebunan sawit.

"Ini lah kemampuan kita. Itu juga saya mendesak dana bagi hasil (DBH) itu untuk melaksanakan perbaikan infrastruktur di Sumut. Jalan nasional juga pasti semua sudah tahu. Apalagi jalan kabupaten. Ini yang harus sama-sama kita lakukan," kata Edy.

"DBH sudah sampai dibahas di DPR. Tapi sampai di mana sekarang ini saya belum tahu sudah dicek lagi. Nanti akan saya cek ke BPKAD," ungkapnya.