Golkar Kritik SILPA Rp300 M, Wabup Tapsel: Saya Tak Pernah Dilibatkan

Sejak awal kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu, memang terlihat di lapangan jarang melibatkan Wakil Bupati. Rasyid menduga Pada awal pemerintahan sudah terdoktrin Bupati dan Kepala OPD sudah terdoktrin oleh pidato-pidato Mantan Bupati Tapsel.

Beberapa kali Syahrul Pasaribu berpidato dan mengucapkan hal sama yakni sebelum pelantikan jabatan pasca pilkada 2020 dan saat pisah sambut pejabat baru Bupati-Wakil Bupati di aula serasi paska pelantikan serta Lokakarya Musrembang 2021 pada sekitar 2 Tahun lalu di aula gedung perkantoran Bupati.

Adapun tafsir yang terdoktrin mungkin dengan pidato "Hanya 1 Mahatari di Tapsel". Ada kesan bahwa Tapsel hanya punya satu pemimpin yakni Bupati saja, jangan ada keputusan yang dipengaruhi wakil bupati, itu berlaku untuk semua Kepala OPD, mereka harus hanya punya satu tempat kepemimpinan yakni Dolly Pasaribu sebagai Bupati, dimana beliau adalah Keponakan kandung dari Bapak Syahrul Pasaribu. Sedangkan dalam Pilkada yang dipilih rakyat adalah satu paket, Bupati dan Wakil Bupati, bukan bupati sendirian.

“Pada awal periode tahun 2021 saya beberapa kali mendatangi ruangan bupati, dan dengan baik saya mengatakan apa yang saya dapat bantu, silakan sampaikan pada saya kapanpun, bahkan ketika saya berinisiatif melakukan kunjungan ke rumah sakit daerah saat musim covid penanganannya untuk berdialog dengan tenaga medis dan melihat kondisi kesiapan RSUD, saya berdialog via pesan dari WA dengan Bupati, dan malah terkesan bupati melarang dan mengatakan bahwa tidak perlu kali melakukan itu karena pihak RSUD 24 jam selalu melaporkan keadaan kepada Bupati. Nah sejak itu saya ambil sikap mengalah dan tidak melakukan kunjungan ke OPD atau UPT Se-Pemkab Tapsel,” beber pria 47 tahun ini.

Hal lain, dalam pemilihan pejabat eselon II dan pejabat administratur/pengawas, Wakil Bupati juga tidak pernah diajak oleh Bupati. Bahkan yang lebih miris, anggaran hak konstitusional sebagai wakil bupati yang di atur UU dan Peraturan juga tidak pernah dikonsultasikan.

“Saya ini dilibatkan hanya dalam bentuk Undangan Menghadiri Rapat Paripurna saja , itupun undangan dari Ketua DPRD, dulu awal 2021 pernah di undang pelantikan pejabat baru /mutasi yang saya tidak tahu siapa yang akan dilantik, tapi beberapa kali saya tidak hadir karena saya tidak tahu siapa yang dilantik dan undangan ke saya tulisan tangan , undanganpun datang 30 menit atau 1 Jam sebelum pelantikan. Saat saya mungkin tidak berada di kantor , waduh saat itu saya katakan pada ajudan, aneh ya, tapi sudahlah, diam kan saja , tak usah protes , ini kan baru awal periode. Semua ini sudah terjadi dan biarkanlah,” sesalnya.

Namun selama hampir dua tahun, tidak ada perubahan. Bahkan Rasyid menggambarkan kondisinya malah semakin parah. Sejak awal masuk kantor wabup, kondisi Meja kerja Wakil Bupati kacanya sudah tidak ada karena mungkin sudah pecah, kaki meja lemari dokumen lapuk berlubang, meja laci rak kerja juga lapuk berkecoa, kamar mandi tempel-tempel, dinding dan langit ruangan kantor bocor saat hujan, wallpaper berkelupas.

Sudah 3 kali pejabat Kabag umum berganti, tidak jugaa berubah. Lebih cantik lagi ruangan Camat Angkola Timur yang dekat dengan kantor bupati.

“Saya sebenarnya sudah hampir dua tahun diam, demi stabilitas , itu sebabnya saya menerima tamu-tamu Wabup di rumah dinas , karena saya malu nanti tamu-tamu menemukan hal-hal aneh dan tak wajar di ruang kerja wakil bupati. Tetapi kali ini terpaksa saya sampaikan, karena sudah nyaris dua tahun, tahun depan sudah pilkada 2024, insya Allah kita akan bangun suasana baru berpemerintahan. dengan pola lebih melayani ke bawah( masyarakat) dan ke samping (aparatur & mitra) serta bertaqwa ke atas (Tuhan) , kita itu harus sama dimulut, tegas diperkataan, kolaboratif ke samping,” ungkap Politisi Golkar ini.

Yang lebih mengherankan lagi, kemarin fraksi Golkar Tapsel dan kemudian disusul 2 anggota DPRD Tapsel dari fraksi Golkar membuat statement dan menyebutkan perintah mendesak eksekusi kepada "Dolly - Rasyid" sebagai Bupati dan Wakil Bupati terkait SILPA Rp300 miliar.

“Kok sekarang bapak-bapak itu menyebutkan nama saya di media terkait desakan mereka, padahal sudah nyaris 2 tahun ini mereka tahu bahwa Bupati hanya main tunggal tanpa melibatkan wakil bupati dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Apalagi ulasan SILPA Rp300 M yang mereka paparkan sangat detail , seolah-olah dapat data dan analisisnya dari pihak oknum aparatur eksekutif Juga, sampai sedetial itu, mungkin dugaaan saya, terus diekspos di berbagai media,” tambah Rasyid.

Terkait SILPA Rp300 Miliar dan desakan eksekusi proyek 2023 dari Pak Rawi Ritonga dan Pak Edison Rambe (Fraksi Golkar) dan Pak Andesmar Siregar, Rasyid menyarankan agar mereka berkonsultasi dengan Pak Syahrul Pasaribu yang merupakan mantan Bupati Tapsel, notabene Paman Kandung dari Bupati saat ini.

“Pak Syahrul Pasaribu kan sebagai teman dekat mereka ini (red- Anggota DPRD ) selama ini, saya dengar dari masyarakat mereka sering bersama sama di Tapsel dan Sidempuan serta luar Tapsel , kata Masyarakat kemana-mana sering Bersama. Sejak Pak Syahrul Pasaribu tidak menjabat lagi, tentu Dolly Pasaribu Bupati sebagai keponakan bisa ditegur atau diberi saran. Kalau melalui saya ya sia-sia, karena mantan bupati sejak awal sudah terindikasi wanti-wanti pada wakil bupati dengan pidato berulang-ulang hanya ada 1 matahari di Tapsel," paparnya.

Rasyid menyarankan, jika mendesak, fraksi Golkar dan semua fraksi bisa memanggil Bupati dan Wakil Bupati ke DPRD untuk rapat dengar pendapat, agar semua clean dan clear tidak ada salah paham apalagi fitnah.

Dalam konteks kepartaian, Rasyid mengingatkan lagi bahwa ia adalah Kader Golkar, partai golkar adalah partai pengusung Pilkada 2020. Seharusnya jika fraksi Golkar mau bersuara, panggil dulu kadernya ke DPD Golkar Tapsel, panggil sebagai wakil bupati yang merupakan kader Golkar. Dibahas di tingkat partai dan kemudian dicari duduk persoalan yang akan di suara kan melalu jalur politik dan pemerintahan.

Jangan malah melempar opini dan statement ke publik melalui media yang atas namakan fraksi Golkar dan atas nama DPRD. Kritik dibolehkan, tapi ada etika kepartaian dan ke kaderan, jika tidak berjalan, maka kritik terbuka boleh dilakukan, itu wajar .

“Nah, agak aneh kan. Boleh dong saya jadi menduga-duga bahwa ada 'tokoh tertentu' yang menyuruh mereka, karena ada seorang wartawan mengaku menerima rilis dari Tokoh tertentu untuk memuat rilisnya 'atas nama partai Golkar' dan membantu mereka menyusun data dan analisis itu. Jelas itu tidak edukatif pada proses pembelajaran organisasi DPRD dan opini publik serta mekanisme kepartaian. Menurut saya begitu , demikian ya, lebih dan kurang saya minta maaf ini, kapan-kapan kita ngopi ya,” ungkap Rasyid mengakhiri panggilan telepon dari jurnalis.