Gejayan Memanggil, Mahasiswa Lawan Pembunuhan Demokrasi oleh Jokowi

Saat di lampu merah Jalan Affandi, mahasiswa nekat memanjat bilboard besar di pinggir jalan untuk membentangkan spanduk besar. Tiga spanduk besar dibentangkan, dengan salah satu spanduk bergambar Jokowi yang sedang dipenggal. Spanduk itu bertuliskan 'Hancurkan dan Adili Rezim Jokowi'.

"Aksi ini untuk merespon situasi hari ini, ternyata selama dua periode rakuat ditipu habis oleh presiden Jokowi. Di akhir jabatannya, Jokowi menutup kekuasaannya dengan menggunakan segala macam entitas kekuasaan seperti Mahkamah Konstitusi dan melibatkan kroni-kroninya untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang betul-betul mencederai demokrasi," ucap koordinator aksi, Sana Ulaili.

Sana melanjutkan, Jokowi telah menguasasi tidak hanya sumber daya alam dalam dua periode terakhir, tapi juga menguasai nalar kritis elemen negara ini. Dengan gimmick-nya, ia membuat masyarakat tidak ada yang bersuara secara kritis untuk menyikapi hari ini.

"Jokowi telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi, telah merusak etika demokrasi dia harus dihukum. Maka kami menuntut Jokowi harus turun sebelum masa jabatannya berakhir. Karena sikap dia kalau kita biarkan sama saja seperti memberikan karpet merah untuk para oligarki," tegasnya.

Hal senada disampaikan Imam Maulana, Humas Aliansi Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad). Ia menegaskan bahwa aksi ini tidak ada yang menunggangi. Aksi Gejayan Memanggil Kembali merupakan murni keresahan mahasiswa dan elemen masyarakat lain atas kondisi negara saat ini.

"Kami mewakili aliansi seluruh mahasiswa, guru-guru besar, dosen, masyarakat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang ada di Jogja yang merasa resah terhadap kondisi demokrasi kita akhir-akhir ini. Dengan itu kami membawa narasi besar yaitu tentang hancurkan dan adili rezim Jokowi untuk menyelamatkan demokrasi," ucapnya.

Dalam orasi itu, ada beberapa tuntutan yang dibacakan. Diantaranya meminta ada revisi UU Pemilu dan UU Parpol oleh badan yang independent.

Sebab mereka menilai, dua UU itu sangat cacat karena diatur oleh sistem oligarki dan jauh dari kata demokrasi. Pihaknya juga menuntut agar Presiden Jokowi menyetop politisasi bansos dan lainnya.

"Kami juga menuntut permintaan maaf kaum intelektual dan budayawan yang melanggengkan politik dinasti saat ini," pungkasnya.