FMJM Protes Median Jalan: Bobby Tak Pandai Menari, Lantai yang Salah

20 Des 2022, 21:05 WIB

FMJM menggelar aksi damai memrotes median jalan yang dibangun di Jalan Karya Wisata, Medan Johor. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Medan, IDN Times – Mayoritas warga memrotes median jalan yang dibangun oleh Pemko Medan di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Bukannya mendapat apresiasi, median jalan malah mendapat caci maki dari warga.

Tidak sedikit kelompok masyarakat yan terkena dampak. Pedagang, ojek online, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga, menilai bahwa median jalan itu hanya memberikan mudharat. Jalan Karya Wisata lebih macet dari sebelum median jalan ada.

Omzet pedagang turun drastis. Lantaran para konsumen enggan memutar jauh untuk menjangkau usaha mereka.

Forum Masyarakat Johor Menggugat (FMJM) menggelar aksi penandatangan petisi protes median jalan, Selasa (20/12/2022). Aksi itu dilaksanakan di pintu utama Kompleks J-City.

Ratusan warga menandatangani petisi protes. Mereka mendesak Wali Kota Muhammad Bobby Afif Nasution segera melakukan evaluasi dan membongkar median jalan itu.

“Dulunya arus lalu lintas terlihat normal tanpa ada kemacetan yang signifikan, namun setelah adanya median jalan yang merupakan Proyek Pemko Medan, lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan panjang, yang mana kemacetan tersebut sangat merugikan bagi masyarakat, baik dari segi efisiensi waktu dan hal lainnya,” ujar Gumilar Aditya Nugroho, Koordinator FMJM.

1. Proyek pembangunan minim kajian

Koordinator FMJM Gumilar Aditya Nugroho. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Menurut FMJM, pembangunan median jalan di Karya Wisata sangat minim kajian. Riset sederhana mereka menunjukkan, waktu tempuh kendaraan menjadi lebih lama ketika median jalan ada.

“Contohnya jarak tempuh dari Perumahan Johor Indah Permai (JIP) menuju pertigaan Karya Wisata – AH Nasution hanya memerlukan waktu 10 menit. Namun sejak adanya median jalan sekarang bisa mencapai 1 Jam lebih. Khususnya pada jam – jam padat lalu lintas,” kata Gumilar disela aksi.

Contoh kecil ini menunjukkan proyek yang dikerjakan Pemko Medan minim kajian. Proyek pembangunan median jalan juga hanya mengesankan untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun saja.

“Harusnya Pemko Medan dalam hal Pembangunan Infrastruktur harus terlebih dahulu melakukan uji kelayakan dan kajian ilmiah terhadap rencana pembangunan, agar proyek infrastruktur yang direncanakan dapat berjalan dengan baik serta menjadi manfaat,” ujarnya.

2. Median jalan Karya Wisata langgar sejumlah aturan

Median jalan di Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor mendapat protes warga. (IDN Times/Prayugo Utomo)

FMJM menilai, pembangunan median jalan di Karya Wisata gagal. Mereka mendesak proyek itu dievaluasi.

FMJM juga menemukan median jalan yang dibangun menubruk sejumlah aturan. Pertama, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035, Jalan Karya Wisata merupakan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder. Jika mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 260/KPTS/M tahun 2004 Tentang Pengesahan 38 (tiga puluh delapan) Rancangan SNI dan 64 (enam puluh empat) Pedoman Teknis Bidang Kontruksi dan Bangunan, diatur soal jarak jarak minimum antara bukaan median adalah setiap 300 meter.

“Sementara kita temukan, dari simpang Karya Wisata – AH Nasution, bukaan median ada di depan Cadika. Jaraknya kita hitung, 1,3 Km. Ini namanya tidak sesuai peraturan,” kata Gumilar.

Akibatnya kendaraan yang ingin keluar ke Jalan AH Nasution dan kendaraan yang ingin putar balik menumpuk di lampu merah sehingga membuat kemacetan yang sangat panjang.

Pembangunan konstruksi median jalan juga menyalahi aturan. Dalam Pedoman Kontruksi dan Bangunan Perencanaan Median Jalan sesuai keputusan menteri itu, ketentuan tinggi median harusnya berada di antara 18 cm atau 25 cm.

“Yang kita lihat terpasang itu, tingginya sekitar 65 cm. Tentunya hal ini juga akan berdampak dan membahayakan terhadap warga pejalan kaki yang hedak menyebrang jalan. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak melakukan kajian yang komperhensif dalam pemasangan Median jalan tersebut,” kata Agum.

3. Alasan Bobby dianggap keliru dan dipaksakan, median jalan malah membunuh UMKM

Masyarakat menandatangani petisi protes terhadap median jalan yang dibangun di Jalan Karya Wisata, Medan Johor. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dalam berbagai pemberitaan, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan jika pembangunan median untuk menertibkan lalu lintas. Bobby mengatakan, kemacetan disebabkan banyak aktivitas masyarakat di seputaran wilayah itu yang juga memakan badan jalan. Sehingga arus lalu lintas menjadi terganggu. sehingga menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

"Di sana banyak terdapat aktifitas ekonomi masyarakat, namun minim kesadaran kita untuk sama-sama menjaga ketertiban lalu lintas. Jadi, harapan kita dengan dibuatnya pembatas jalan ini dapat memahami apa yang menjadi tanggung jawab kita dan mengikuti aturan yang ada. Jangan berjualan di pinggir jalan menuju ke tengah jalan," kata Bobby.

Fakta di lapangan justru menunjukkan hal bertolak belakang. Kehadiran median jalan malah menjadi sumber kemacetan baru.

Bobby juga menyentil kompleks perumahan yang pintu masuknya memakan badan jalan. Kemudian Bobby menyentil parkir sembarangan yang terjadi di Medan Johor.

Agum mengatakan, alasan Bobby tidak berdasar. Selama belum ada median jalan, lalu lintas di Karya Wisata memang mengalami kemacetan. Namun kemacetan itu masih pada batas wajar, dan terjadi pada jam tertentu saja.

Bagi FMJM, seharusnya median jalan bukan solusi mengatasi apa yang diutarakan Bobby. Median jalan justru membunuh para pelaku UMKM di sana. Omzet para pedagang menurun drastis.

“Saya kira Wali Kota sangat keliru. Kita boleh survey, di sini tidak ada parkiran sembarangan. Kemudian soal UMKM, justru ini omzetnya menurun. Kenapa seolah, Wali Kota yang tidak bisa menari, lantai yang disalahkan,” tegas Gumilar.

FMJM mndesak agar proyek median jalan senilai Rp4 miliar itu dihentikan dan dibongkar karena merugikan masyarakat. Mereka juga mendesak, Jalan Karya Wisata dinormalisasi seperti sebelumnya.

“Banyak aturan yang dilanggar. Ini yang harusnya dibenahi. Jangan malah menyalahkan pedagang. Mereka hanya cari makan,” pungkas pengacara publik itu.