Madina, IDN Times - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Salah satu instansi yang paling terkena imbasnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dengan pemangkasan anggaran yang mencapai Rp70,1 miliar, banyak proyek infrastruktur yang harus ditunda atau bahkan dibatalkan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Madina, Elpianti Harahap, dilansir ANTARA, mengungkapkan bahwa hampir 95 persen anggaran pembangunan fisik yang bersumber dari pemerintah pusat terkena pemangkasan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula direncanakan untuk proyek-proyek strategis kini dinolkan.
"Akibat efisiensi anggaran secara serentak dari pemerintah pusat, Dinas PUPR Madina tidak lagi memperoleh DAK sebesar Rp3,1 miliar dan DAU sebesar Rp67 miliar. Semua kegiatan dinolkan dari sumber anggaran tersebut," ujarnya.
Beberapa proyek yang terdampak antara lain pembangunan ruas jalan Simpang Pagur - Banjar Lancat di Kecamatan Panyabungan Timur, pembangunan jembatan Aek Mata di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan, pembangunan ruas jalan Bintungan Bejangkar, serta pembangunan ruas jalan Tang Siatas - Sipirok.
Meskipun anggaran dari pemerintah pusat dipangkas, Dinas PUPR Madina masih memiliki beberapa sumber pendanaan alternatif, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Dana tersebut berasal dari, Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,5 miliar, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Pemprov Sumut sebesar Rp1,3 miliar, DAK untuk percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem terpadu sebesar Rp2,5 miliar.
"Ketiga sumber dana ini sudah dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan jalan Padang Silojongan-Ranto, jalan kota di Natal, serta proyek sanitasi dan penyediaan air bersih," jelasnya.
Untuk mengatasi dampak besar dari pemangkasan anggaran, Pemkab Madina tengah mengupayakan solusi alternatif melalui kebijakan bupati dan wakil bupati. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mengalihkan anggaran dari instansi lain yang kegiatannya dianggap kurang mendesak.
"Yang tidak terkena refocusing di instansi lain akan dialihkan anggarannya ke bangunan fisik yang sebelumnya sudah kita rencanakan," pungkas Elpianti.