Edy Rahmayadi akan Undang Buruh dan Mahasiswa Bahas Draf Omnibus Law

Kata Edy, Pemprov Sumut akan mengundang pakar hukum, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh buruh, bagian hukum dan ekonomi TNI-Polri, serta senat BEM dan aliansi mahasiswa ke rumah dinas pada Kamis 15 Oktober 2020. Setiap elemen akan diberi waktu tiga sampai lima hari untuk membahas draf.

“Karena ini cukup banyak, 800 sekian halaman. Kalau mereka sanggup 3 hari ya syukur, kalau tidak sanggup saya tidak akan paksa, 5 hari oke,” jelasnya.

Setelah melakukan pembahasan, nantinya mereka akan menyimpulkan untung rugi Omnibus Law UU Ciptaker.

“Tidak cerita politik, kita cerita tentang sosial budaya. Setelah itu kita presentasikan di sini, kita bentuk moderator, kita bentuk tim-tim untuk berdiskusi. Sehari tidak selesai 2 hari, 2 hari tidak selesai 3 hari , 3 hari tak selesai 4 hari, sampai seminggu, tapi ada batasan waktu,” kata Mantan Pangkostrad itu.

Nantinya hasil diskusi akan dijadikan saran untuk pemerintah sebelum ditandatangani presiden.

Edy pun meminta masyarakat jangan bedemonstrasi dulu. Karena draf itu akan dibahas.

“Jangan demo dululah, makanya jangan demo dulu, kita bahas dulu, baru jelas demonya. Kalau yang penting demo, tidak jelas-jelas kita,” pungkasnya.

Gelombang unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta kerja terus terjadi di sejumlah daerah. Bahkan unjuk rasa juga berakhir kericuhan termasuk di Sumut.