Dugaan Korupsi Penjualan Aset, PTPN 1 dan PT NDP Digeledah Jaksa

Kasus ini berawal dari penyelidikan Kejaksaan Agung RI terkait penjualan aset PTPN I Regional 1 yang dikerjasamakan dengan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) melalui skema Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land.

Dalam proses penyelidikan, ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam peralihan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). PT NDP diduga tidak terlebih dahulu menyerahkan 20 persen dari luas tanah HGU yang diubah menjadi HGB kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

“Hal ini dimungkinkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar,” kata Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025).

Selain masalah peralihan HGU, tim penyidik juga menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam pemasaran serta penjualan unit perumahan yang dikelola PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR).

Perumahan yang masuk dalam sorotan penyidikan antara lain Citra Land Helvetia, Citra Land Sampali, dan Citra Land Tanjung Morawa. Ketiganya diduga dipasarkan dan dijual tanpa memenuhi kewajiban hukum yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu.

Penggeledahan dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Mochamad Jefry, dengan melibatkan puluhan penyidik. Sejumlah dokumen penting dari berbagai lokasi telah diamankan untuk memperkuat penyidikan.

“Tim penyidik masih melakukan pengembangan. Nantinya akan ada kesimpulan lebih lanjut yang akan kami sampaikan, termasuk nilai total aset yang dijual maupun jumlah kerugian negara yang timbul,” tambah Husairi.