Eks Dir Pelaksana Inalum Tersangka Baru Kasus Penjualan Aluminium

Penetapan Oggy sebagai tersangka dilakukan setelah tim penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Sumut melakukan serangkaian pemeriksaan intensif. Dalam perkara ini, penjualan aluminium alloy oleh PT Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PASU) pada 2019 diduga dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil penyidikan, Oggy diduga bersama dua tersangka lain berinisial Dante Sinaga selaku Senior Executive Vice President Pengembangan Usaha PT Inalum tahun 2019 dan Joko Susilo selaku Kepala Departemen Sales dan Marketing PT Inalum 2019 diduga secara bersama-sama mengubah skema pembayaran. Skema awal yang seharusnya dilakukan secara tunai dan menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), diubah menjadi Dokumen Against Acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari.

“Perubahan tersebut membuat PT PASU tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang telah dikirim oleh PT Inalum,” katanya.

Akibat perubahan skema pembayaran tersebut, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai USD 8 juta. Jika dikonversi ke nilai rupiah saat ini, angka tersebut setara dengan sekitar Rp133,49 miliar.

Meski demikian, Kejati Sumut menyebutkan bahwa nilai pasti kerugian negara masih dalam proses perhitungan lebih lanjut oleh pihak terkait.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Sumut langsung melakukan penahanan terhadap Oggy.

“Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya,” ungkapnya.

Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor PRINT-31/L.2/Fd.2/12/2025 tertanggal 22 Desember 2025. Oggy ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Kelas IA Tanjung Gusta, Medan. Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Jika dalam pengembangan perkara ditemukan keterlibatan pihak lain, baik perorangan maupun korporasi, maka tindakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,”pungkasnya.