Dugaan Korupsi Pelepasan Aset PTPN I, 2 Mantan Pejabat BPN Ditahan

Plh. Kasi Penkum M. Husairi membenarkan penahanan kedua tersangka.“Berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor PRINT-21/L.2/Fd.2/10/2025 untuk tersangka ASK dan Nomor PRINT-22/L.2/Fd.2/10/2025 untuk tersangka ARL, keduanya resmi ditahan pada Selasa, 14 Oktober 2025, selama 20 hari pertama di Rutan Kelas I A Tanjung Gusta Medan,” ujar Husairi kepada wartawan.

Dari hasil penyidikan, diketahui para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP. Sertifikat tersebut diterbitkan tanpa pemenuhan kewajiban dari PT NDP untuk menyerahkan minimal 20 persen lahan HGU yang diubah menjadi HGB kepada negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan revisi tata ruang.

Lahan yang seharusnya menjadi hak negara itu kemudian dikembangkan dan dijual oleh PT Deli Megah Karya Realty (DMKR) sebagai bagian dari kawasan perumahan mewah Citraland. Akibatnya, negara diduga kehilangan aset sekitar 20 persen dari total luas HGU yang diubah menjadi HGB, dan potensi kerugian keuangan negara masih dalam proses audit resmi.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi, penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, penyidik masih terus mendalami dan akan kami sampaikan perkembangan selanjutnya,” tutup Husairi.