Dugaan Korupsi KUR, 2 Eks Pegawai BNI di Riau Jadi Tersangka

Dalam dugaan rasuah itu, diterangkan Kombes Pol Nasriadi, terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara puluhan miliar. Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: LHP-623/PW04/5/2023 tanggal 27 Desember 2023.

"Atas kasus tersebut, adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp46.617.192.219," terangnya.

Ia merincikan, jumlah realisasi pencairan dana KUR yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp45 miliar.

"Sedangkan jumlah realisasi subsidi bunga yang tidak tepat sasaran sebanyak Rp1.617.192.219," rincinya.

Atas perbuatan kedua tersangka itu, pihak kepolisian menjerat dalam Pasal 2 ayat (1) dan/ atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kombes Pol Nasriadi kembali menerangkan, kasus tersebut mencuat awalnya dari Kontrol Internal BNI Cabang Kota Dumai. Trisye Helga selaku Kontrol Internal, melakukan pengolahan data portepel kredit pada unit kerja wilayah tugas di BNI Kantor Cabang Pembantu OBO Kabupaten Bengkalis.

"Pihak Kontrol Internal itu melakukan pemanggilan secara acak terhadap 16 debitur berdasarkan nomor handphone yang tercantum dalam sistem icons maupun aplikasi eLo," terangnya lagi.

"Disitulah pihak Kontrol Internal tersebut menemukan  adanya pemberian fasilitas KUR tidak sesuai ketentuan," sambungnya lagi.

Atas temuan tersebut, dilanjutkannya, Satuan Audit Internal Bank BNI Kantor Pusat melakukan audit secara menyeluruh terhadap debitur yang menerima fasilitas Cabang KUR di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu OBO Bengkalis.

"Mereka menemukan sebanyak 654 debitur yang digunakan nama/ identitas dalam pengajuan KUR untuk keuntungan pihak lain/ pihak ketiga dengan total penyaluran sebesar Rp65.200.000.000 pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Juni 2022," lanjutnya.

Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, dalam kasus ini, adapun modus operandinya, kedua tersangka menyalurkan KUR kepada debitur perorangan tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian mereka juga tidak idak melakukan verifikasi kebenaran debitur, berikut usaha serta asset yang menjadi jaminan.

"Dan analisa dilakukan hanya berdasarkan kelengkapan data-data yang diberikan oleh pihak lain/ pihak ketiga yang diuntungkan atas peyaluran KUR tersebut untuk mencapai target penyaluran KUR, sehingga menimbulkan kerugian  keuangan negara," jelasnya.