Medan, IDN Times - Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Kota Binjai, Elmi, didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp834.067.975 di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Senin (21/11/2022).
Elmi didakwa secara bersama-sama dengan Ika Prihatin selaku mantan Kepala Sekolah SMAN 6 Binjai dan Hamdika Syahputra, selaku Operator dana BOS, dengan modus memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
Dalam dakwaannya, Tim jaksa penuntut umum (JPU) Hendar Rasyid Nasution mengatakan, SMA Negeri 6 Kota Binjai pada tahun 2018 sampai tahun 2021 mendapatkan dana BOS yang diperuntukkan untuk operasional sekolah.
Pengelolaan dana BOS dilaksanakan oleh Tim BOS pada SMA Negeri 6 Kota Binjai yang setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, yang dibentuk dan diangkat oleh Ika Prihatin, selaku kepala sekolah. Dana itu dipergunakan untuk pembelian sejumlah barang melalui rekanan yang ditunjuk yakni CV Allysa.
"Namun, CV Allysa tidak ada melaksanakan jual beli barang pratikum biologi maupun kimia. Terdakwa sebagai bendahara menggunakan CV tersebut untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS," kata JPU, di hadapan Hakim Ketua Nelson Panjaitan.
Terdakwa lalu menghubungi saksi Fanita Doralisa untuk datang ke SMA N 6 Kota Binjai dan saat itu terdakwa menunjukan kepada yang bersangkutan kuitansi faktur serta surat pemesanan untuk pembelian yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi Fanita Doralisa. Kemudian saksi Fanita Doralisa menerima fee sebesar 2,5 persen untuk setiap nilai kuitansi yang menggunakan CV Allysa.
Selain itu, CV Mutiara juga ikut dilibatkan, padahal tidak ada melaksanakan jual beli barang-barang sebagaimana dimaksud pada tabel rincian. Terdakwa sebagai bendahara hanya menggunakan CV tersebut untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
Seolah-olah untuk pembelian ditandatangani oleh anak dari saksi Fanita Doralisa yaitu saksi Abdul Malik Matondang selaku Direktur CV Mutiara. Atas perbuatan tersebut saksi Fanita Doralisa juga menerima fee sebesar 2,5 persen dari nilai pembelian pada kuitansi atau bon faktur.
Bukan hanya itu, masih banyak beberapa item laporan pertanggungjawaban palsu yang dibuat terdakwa, seperti pembelian barang di panglong, pembelian konsumsi kantin, pembayaran honor dan transport kepada guru-guru sekolah dan pembelian item lainnya.
"Dalam pengelolaan dana BOS tahun 2018-2020 Dra Ika Prihatin MM, selaku kepala sekolah memerintahkan terdakwa selaku Bendahara dana BOS dan Hamdika Syahputra SPdI selaku Operator Dana BOS di SMA N 6 Kota Binjai untuk mencairkan dana BOS yang telah masuk ke rekening sekolah di Bank Sumut Kota Binjai," ujar JPU.
Setelah mencairkan dana BOS tersebut, terdakwa dan Hamdika Syahputra, menyerahkan uang dana BOS tersebut kepada Ika Prihatin. Sehingga terdakwa selaku bendahara dana BOS SMA N 6 Kota Binjai bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Ika Prihatin.
Kemudian, kata JPU, Ika Prihatin tidak melibatkan tim dana BOS tahun 2018-2020 dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS. Selanjutnya, terdakwa selaku bendahara tahun 2018-2020 bersama-sama dengan dengan Hamdika Syahputra selaku Operator dana BOS membuat laporan pertanggungjawaban tanpa bukti pertanggunjawaban rill atas penggunaan dana BOS dikarenakan Ika Prihatin tidak ada memberikan bukti penggunaan dana BOS tersebut, yaitu dengan membuat bon faktur dan kuitansi-kuitansi yang seolah-olah adalah bukti penggunaan dana BOS sebenarnya.
Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.