Binjai, IDN Times - Pengungkapan kasus korupsi terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai.
Kali ini, Kejari Binjai membidik indikasi korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait anggaran Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Victor membeberkan, pihaknya sudah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan khusus (diksus) atau dari intel ke pidana khusus.
Victor menyebutkan, perkara yang sedang ditangani yakni KPU Binjai terindikasi dengan pagu anggaran fiktif mencapai Rp15 miliar. Sementara, pihak terkait tidak kooperatif.
"Kuasa pengguna anggaran (KPA) dan jajaran termasuk bendahara sudah kita undang tiga kali. Memang mereka hadir, tapi tidak mau terbuka. Macam-macam alasan mereka, mulai dari belum ada izin dari KPU Pusat dan lainnya," ucap Victor, Selasa (16/7).
Untuk menuntaskan kasus ini, pihak penyidik Kejari Binjai sudah memanggil atau mengundang 46 kepala sekolah (Kepsek) yang sekolahnya dijadikan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Jadi indikasi fiktif itu didapati pada pengadaan alat peraga, meja dan lainnya. Kan mereka ini membuat TPS di sekolah. Makanya kita undang 46 kepala sekolah yang sekolahnya dijadikan sebagai tempat pemungutan suara," bebernya.
Meski sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait, tetapi penyidik masih mendapatkan kesulitan.
Sehingga belum didapati titik terang indikasi fiktif pada pengadaan alat peraga pilpres dan pileg tersebur.
"Kendala penyelidikan karena pihak terkait tidak terbuka. Kalau memang tidak ada masalah maunya bicara saja. Nanti kita nilai, apakah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan atau tidak. Sampai sekarang mereka masih tutup mulut," jelasnya.
Hingga saat ini IDN Times masih berusaha mengonfirmasi pihak KPU Binjai terkait dugaan anggaran fiktif ini. Saat ini komisioner KPU yang menjabat adalah orang-orang baru yang dilantik pada 2018 lalu.