Dua Partai Menggugat ke MK, KPU Simalungun Tak Gentar

Menurut Raja Ahab, ada dua poin dianggap parpol tersebut menimbulkan kerugian bagi mereka dan hal ini naik tingkat ke MK tidak lepas dari sikap KPUD Simalungun. 

"Persoalan yang digugat adalah ada yang merasa kehilangan suara. Itu di Dapil 6. Kemudian di Dapil 5 yang dipersoalkan adalah PSU (Pemungutan Suara Ulang) karena adanya dugaan DPT bermasalah. Ada DPT tambahan," jelasnya.

Untuk jadwal sidang di MK berkaitan gugatan parpol atas hasil perolehan suara Caleg, kata Raja Ahab Damanik, kemungkinan dimulai awal Juli 2019, usai sidang gugatan suara Pilpres yang dilakukan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02.

"Sekarang belum ada sidang di MK. Nanti setelah ada putusan MK baru kita lakukan penetapan Caleg terpilih nanti" terangnya.

Sejauh ini KPUD Simalungun menunggu jadwal dari MK. Namun pihak KPU tidak akan gentar dan siap menghadapi sidang gugatan tersebut.

"Informasinya akan dibahas atau di sidangkan mulai tanggal 1 Juli 2019. Tapi untuk daerah Kabupaten Simalungun kita belum tahu kapan jadwalnya. Kita tunggu saja nanti di bulan 7 kapan kita sidang. Nanti akan dibagi daerah mana aja. Kita lihat aja nanti arahan dari MK" kata Ahab.

Disinggung soal kesiapan, Ahab Damanik mengaku siap dan semua berkas bukti-bukti untuk mematahkan dugaan adanya kecurangan sudah dilengkapi.

"Kita sekarang ini sedang mempersiapkan alat bukti mulai formulir dari CA1, C1 Pleno, B1, B7 daftar hadir dan lainnya. Akan kita bawa nanti di sidang" tutupnya.