Medan, IDN Times - Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution menyindir jika Edy Rahmayadi semasa menjabat Gubernur Sumut yang menjadikan distribusikan dana dari pusat ke kabupaten/kota dijadikan alat politik. Hal ini dikaitkan dengan rekam jejaknya saat pencalonan jadi gubernur pada 2018 lalu.
Hal itu diungkap Bobby saat debat publik ketiga Pilkada Sumut 2024, di Tiara Convention Centre, Rabu (13/11/2024). Dalam hal ini soal rekam jejak suara Edy di daerah tersebut.
Bobby awalnya membahas soal hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) nomor 1 tahun 2022 yang akan aktif tahun 2025. Sehingga, nantinya pemerintah pusat bisa langsung ke pemerintah daerah untuk mendistribusikan uang tanpa lewat dari pemerintah provinsi.
"Kami sangat berterimakasih sekali dengan Undang-Undang ini, kenapa karena selama ini pembagian adanya di provinsi. Provinsi punya wewenang bagi uangnya kepada kabupaten/kota. Ya maaf, mohon maaf kadang-kadang sering dijadikan alat politik juga pak. Nanti di daerah mohon maaf misalnya kemaren di tahun 2018 misalnya di daerah ada yang bapak belum sempat menang di kabupaten/kota, uangnya sedikit yang bapak transfer ke sana pak," katanya.
Menurutnya HKPD ini memastikan distribusi keuangan dari pusat yang dihasilkan dari Kabupaten Kota akan didistribusikan lebih maksimal dan optimal ke depan. Bobby mengungkap saat rapat dengan pimpinan daerah, Gubernur sebelumnya juga sering mengabsen soal rekam jejak suaranya di kabupaten/kota tersebut.
"Mohon izin Pak Edy, tadi bapak sampaikan kami dulu pada saat gubernur kami ini wali kota dan bupati sering juga ikut rapat bersama Bapak. Sering juga kadang kami diabsen. Oh ini bupati tempat kamu dulu saya kalah loh. Wali kota, di tempat kamu dulu saya kalah loh. Walaupun pas Bapak Cagub (2018) saya belum jadi wali lota ini nyata, ini nyata, ini cerita kisah nyata yang saya alami dan saya rasakan pas jadi Wali Kota dijaman bapak Gubernurnya," kata Bobby.
Sebelumnya Edy mengatakan sempat menyebut soal etika wali kota yang langsung menghadap ke menteri. Namun menyalahi prosedur karena harusnya ke gubernur.
"Pak Bobby dan pak Surya yang pernah menjadi Wali Kota dan Bupati apa yang bisa dilakukan yang saya mau tidak langsung menghadap ke menteri, tetapi lakukan prosedur dengan benar itulah demokrasi namanya. Saya tak mau melangkah-melangkah yang salah lakukan yang terbaik sehingga dikoordinasikan dengan baik, beritahukan kepada gubernur. Kenapa? Gubernur adalah wakil pusat di daerah. Jadi, kalau pusat dan wakil pusat didaerah bukan minta tolong namanya tetapi agar dilakukan didaerah tempat anda bekerja," kata Edy.
Soal pembagian dana ke daerah yang disebut Bobby pilih kasih, Edy membantah. Dia meminta Bobby-Surya belajar lebih baik soal itu.
"Saya mantan Gubernur, saya pasti tahu itu. Pembagian yang mengatur adalah provinsi sebagai sesuai dengan kapasitas apa yang harus dikerjakan, bukan persoalan politik. Program itu dari bawah bukan takedown tapi bottom up. Ini Kota Medan dan Asahan selalu terlambat untuk hal itu. Ini menjadi persoalan bukan ada urusan terus Kota, Medan dikirim dibagi dengan lebih kecil oh tidak. Karena program itu menentukan dana yang harus dibagikan ke daerah, harus itu dipahami jangan salah untuk itu banyak-banyak belajar daripada kita berbicara. Jangan disangkut pautkan tentang politik," jelasnya.