Diplomasi Iklim Indonesia di COP30 Brasil, Realitas Adat Dipersoalkan

Pernyataan pemerintah mengenai alokasi 1,4 juta hektar hutan adat dalam empat tahun ke depan menuai tanggapan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai target tersebut tidak akan berarti tanpa penghentian praktik perampasan tanah adat yang terus terjadi di berbagai wilayah.

Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL sekaligus Koordinator Sekretariat Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Torry Kuswardono menilai, pemerintah perlu terlebih dahulu menghentikan proyek-proyek besar yang mencaplok tanah adat.

“Percuma mengakui 1,4 juta hektar hutan adat, tetapi proyek-proyek raksasa mencaplok tanah ulayat yang jauh lebih luas ketimbang angka itu,” kata Torry, Senin (10/11/2025).

Torry menyebut, proyek-proyek besar seperti food estate, hutan energi, dan proyek karbon sering menjadi dalih perampasan ruang hidup masyarakat adat. Salah satunya terjadi di Merauke, Papua Selatan, di mana proyek food estate yang dibungkus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menggusur hutan adat suku Yei dan Malind Anim. Di Halmahera Timur, Maluku Utara, warga Maba Sangaji yang menolak tambang bahkan dikriminalisasi. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) juga menyoroti fenomena tersebut. Mereka menegaskan, pengakuan hutan adat harus berbasis pada keadilan iklim dan hak masyarakat, bukan sebagai simbol pencapaian diplomasi lingkungan. Sebagai jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola iklim berbasis hak dan demokratis, JustCOP menekankan pentingnya menempatkan komunitas terdampak sebagai aktor utama perubahan.

Sementara itu, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Kasmita Widodo mengingatkan, tumpang tindih antara wilayah adat dan kawasan konservasi menjadi penghambat utama pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. 

“Kondisi tersebut memicu beberapa pemerintah daerah jadi tidak percaya diri mengakui wilayah adat,” kata Kasmita. 

Ia mencontohkan kasus Colol di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, di mana wilayah perkebunan kopi rakyat tumpang-tindih dengan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Ruteng seluas lebih dari 32.000 hektar. Konflik ini bahkan pernah menewaskan enam petani pada peristiwa “Rabu Berdarah” 2004.

Kasmita menilai perlunya koordinasi lintas institusi, termasuk pertemuan tingkat eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna mempercepat proses rekognisi wilayah adat.

Deputi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bidang Politik dan Hukum, Erasmus Cahyadi Terre menilai target pemerintah seluas 1,4 juta hektar masih jauh dari kebutuhan aktual. Ia menyebut terdapat 33 juta hektar wilayah adat yang telah teregistrasi dalam sistem BRWA.

“Pemerintah perlu membangun sistem kerja terpadu lintas kementerian dan daerah, serta mengubah regulasi yang selama ini menghambat pengakuan Masyarakat Adat,” kata Cahyadi.

Ia mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik-konflik perampasan lahan adat yang masih berlangsung, seperti di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante turut mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat adat sebagai alat diplomasi dalam forum internasional.

“Di sisi lain, pengetahuan Masyarakat Adat tidak diakui selagi hutan mereka terus digunduli untuk kepentingan bisnis,” ungkapnya.

Franky menegaskan, pemerintah mesti mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk mengakhiri rezim pengakuan bersyarat yang menghambat perlindungan hak asasi manusia dan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat.