Medan, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan jalan yang menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara Topan Ginting dan sejumlah orang lainnya. Topan diduga mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. KPK menduga Topan mendapat janji fee Rp 8 miliar dari pihak swasta yang dimenangi dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar itu.
Terkait kasus ini, KPK memeriksa Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Muryanto Amin S.Sos., M.Si.. Jumat (15/8/2025) lalu Jubir KPK, Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan.
Selain Muryanto, KPK memanggil 12 orang saksi lainnya, yakni Kepala Seksi Dinas PUPR Sumut Edison, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Padang Lawas Utara Asnawi Harahap, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padangsidimpuan Ahmad Juni, dan Bendahara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJN) Sumut Said Safrizal.
Lalu, PNS Kementerian PU-BBJN Sumut Manaek Manalu, Kasatker Wilayah III BBPJN Sumut Ratno Adi Setiawan, pejabat pembuat komitmen (PPK) Wilayah I 2023 BBPJN Sumut Munson Ponter Paulus Hutauruk, dan perwakilan dari PT Deli Tunas Adimulia (showroom mobil).
Topan Ginting merupakan "orang dekat" Bobby Nasution sejak menjabat Wali Kota Medan. Sebelum Bobby menjadi Wali Kota Topan Ginting adalah Camat Medan Tuntungan (2019). Pasca Bobby menjabat Wali Kota, Topan diangkat menjadi Kadis Pekerjaan Umum (PU) atau Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan (2022)
Selanjutnya, Topan Ginting dilantik Bobby Nasution sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kota Medan, 13 Mei 2024. Bobby Nasution terpilih sebagai Gubernur Sumut Pilkada Sumut 2024. Topan Ginting dibawa ke Pemprov Sumut menjabat Kadis PUPR Sumut dan dilantik oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, pada 24 Februari 2025. Dia merangkap jabatan, sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut.
Lantas siapakah Muryanto Amin hingga ia dipanggil KPK dalam kasus ini? Berikut rekam jejak karir dan Laporan Harta Kekayaaan Penyelengara Negara (LHKPN) Muryanto Amin sejak 2019.